Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Sosok Itu Harus Taat Konstitusi

Kompas.com - 17/01/2014, 09:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanpa bermaksud merendahkan partai politik lain, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/1/2014), mengatakan, ”Saya ketawa lho, kalau melihat sekarang, memilih presiden, kok, seperti memilih pemain sinetron.”

”Bukannya saya merendahkan, tetapi harus tahu rekam jejak orang yang akan memimpin republik yang besar sekali ini. Sosok (pemimpin ideal) itu harus taat kepada konstitusi,” kata Megawati, dalam wawancara khusus dengan Kompas.

Pernyataan Megawati itu disampaikan saat banyak orang menantikan keputusannya mengenai sosok calon presiden yang akan diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pemilihan presiden pada Juli 2014.

Dalam wawancara ini, Megawati mempertanyakan metode yang digunakan sejumlah partai politik untuk memilih calon presiden mereka. Ada partai berjuang keras mencari kandidat calon presiden (capres) dengan metode konvensi. Ada pula yang menggunakan strategi dengan mendorong musisi dangdut senior menjadi capres mereka.

”Tanya mereka yang akan nyalon. Pernahkah mereka pergi ke pulau kecil di ujung timur (Indonesia),” ujar Megawati. Dengan panjang lebar, dia menjelaskan jumlah pulau dan batas terluar wilayah. Ia menjabarkan kekayaan alam Indonesia, yang memicu keinginan asing kembali ”menjajah” setelah dulu selama 350 tahun bercokol di Nusantara.

Megawati menyampaikan pula gagasannya supaya Indonesia
sejajar dengan negara maju, dengan terlebih dahulu memperkuat kemampuan bangsa ini. ”Bukan saya anti asing, melainkan kita harus punya harga diri,” ujarnya.

Ia menyinggung soal negara- negara penggerak ekonomi dunia saat ini yang dikenal sebagai BRIC—Brasil, Rusia, India, dan China. ”Awalnya, saya kira, ’I’ itu Indonesia, eh, ternyata India,” kata Megawati. ”Tidak apa-apa kan kalau kemudian ’I’ (di BRIC) jadi dua. Indonesia baru India,” ujarnya.

Berbincang dengan Megawati seperti menghadiri kuliah tentang sejarah bangsa. Ia duduk dikelilingi lukisan-lukisan besar Soekarno dan Megawati. Anak proklamator ini juga berulang-ulang menyebut Pancasila.

”Maaf saja banyak partai yang tidak bisa menerangkan ideologinya,” kata Megawati.

Pada 41 tahun lalu, PDI merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Lima partai itu punya latar belakang, sejarah, dan ideologi yang berbeda. Setelah fusi, menurut Mega, dirinya menginternalisasikan ajaran Bung Karno dan Pancasila.

Saat baru menjadi Ketua Umum PDI-P, menurut Megawati, kader PDI-P antara lain terdiri dari preman, tukang becak, ataupun tukang sapu. ”Mereka menjadi pemimpin struktur partai karena loyal kepada Bung Karno. Mengapa loyal? Karena tahu Bung Karno itu proklamator yang memerdekakan Indonesia. Juga karena Pancasila, mereka bisa mendapat makan, dapat sejahtera,” tuturnya.

Ajaran Trisakti dari Bung Karno juga disebut Megawati. Trisakti mengajarkan agar berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, serta berkepribadian di bidang kebudayaan.

”Saat memimpin PDI-P dengan kader preman-preman itu, saya diolok-olok,” kenang Megawati. ”Saya biarkan karena mereka (kader PDI-P) rakyat kita. Saya didik mereka. Baru setelah dua kali kongres, ada sarjana masuk PDI-P. Ada yang mau ke tingkat bawah untuk melihat (rakyat) di bawah,” katanya.

Menurut Megawati, pemimpin harus mempunyai kesabaran revolusioner. Kesabaran yang bergerak, tidak hanya menunggu. ”Kami harus melakukan sesuatu, memperbaiki diri,” katanya. Resepnya, Megawati menegaskan, harus mempunyai roh. Pancasila adalah roh dari PDI-P.

Menurut Megawati, PDI-P kini tidak hanya menghasilkan politisi, tetapi juga kepala daerah yang diacungi jempol warganya. Megawati menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com