Kompas.com - 16/01/2014, 22:36 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) menerima puluhan mahasiswa dari sembilan organisasi kemahasiswaan di Kantor KPU di Jakarta, Kamis (16/1). Gerakan nasional mahasiswa tersebut sebagai salah satu partisipasi pemilih muda pada Pemilihan Umum 2014 untuk mendorong Pemilu yang berkualitas. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) Kompas/Lucky PransiskaKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) menerima puluhan mahasiswa dari sembilan organisasi kemahasiswaan di Kantor KPU di Jakarta, Kamis (16/1). Gerakan nasional mahasiswa tersebut sebagai salah satu partisipasi pemilih muda pada Pemilihan Umum 2014 untuk mendorong Pemilu yang berkualitas. Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan partai politik (parpol) peserta pemilu serta calon anggota legilsatif (caleg) dan calon presiden (capres) dituntut membuat dan menandatangani pakta integritas pemilu demokratis dan berkualitas. Tuntutan itu disampaikan Cipayung Plus.

"Cipayung Plus menuntut kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk melakukan pakta integritas demi terciptanya pemilu yang demokratis dan berkualitas," ujar Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Addin Jauharudin saat menyampaikan Petisi 9 Cipayung Plus, Kamis (16/1/2014) di Gedung KPU, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, jika pakta integritas tersebut tidak dilaksanakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Ia tidak menjelaskan langkah hukum yang dimaksudnya. Adin menuturkan, pihaknya juga meminta seluruh peserta pemilu menghentikan praktik politik uang.

"Kami minta peserta pemilu juga berkomitmen atas janji politiknya dan menaati serta melaksanakan seluruh peraturan pemilu secara konsisten," ujarnya.

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau sumber, penggunaan dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Tujuannya, kata dia, untuk mencegah adanya pencucian uang dan tindak pidana korupsi di balik dana kampanye.

Cipayung Plus adalah organisasi gabungan dari sembilan organisasi mahasiswa. Selain PMII, bergabung juga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.