Nasdem Minta MK Tolak Gugatan UU Pilpres Yusril

Kompas.com - 16/01/2014, 14:13 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.COM/Sandro GatraGedung Mahkamah Konstitusi
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak peninjauan kembali (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden.

Gugatan tersebut diajukan calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra ke Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan itu dikabulkan, maka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan diadakan serentak.

"Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serentak sebagaimana dimintakan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi menurut Partai Nasdem tidak tepat untuk diwujudkan dalam Pemilihan Umum 2014 ini," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasdem Fery Mursyidan Baldan dalam Jumpa Pers di Kantor DPP Nasdem di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Fery menjelaskan, tahapan Pileg 2014 saat ini telah berjalan dan direncanakan dengan berbagai perhitungan yang terukur dan mendalam. Menurutnya, apabila rencana yang telah disusun ini harus diubah secara mendasar maka dapat merugikan para peserta pemilihan umum dan para pemilih.


Sementara itu, Sekretaris Jendral Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku, partainya akan setuju bila pemilu legislatif dan pemilu serentak diadakan secara bersamaan pada Pemilu 2019 mendatang. Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang serentak sebenarnya adalah ide yang baik. "Kalau diadakannya mendadak seperti itu, tentu akan susah juga. Pasti negara ini akan kaget," ujarnya.

Jika nantinya MK mengabulkan permohonan Yusril, menurutnya, Partai Nasdem tetap akan mengikuti putusan MK tersebut. Menurutnya, partainya hanya mengingatkan agar MK bertindak dan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah total penyelenggaraan pemilu. "Ini kan kita konteksnya hanya mengingatkan. Kalau nanti dikabulkan tentu kita akan ikut. Keputusan MK itu konstitusi, harus diikuti oleh semua warga negara," katanya.

Gugatan Yusril ini sempat menimbulkan polemik di MK. Pasalnya, gugatan serupa juga pernah diajukan pakar komunikasi politik Effendi Gazalli bersama Koalisi Masyarakat Sipil pada Januari 2012 lalu. Namun, setelah beberapa kali disidangkan, gugatan itu belum juga diputus hingga saat ini.

Padahal, Ketua MK (saat itu) Mahfud MD mengatakan, MK telah memutuskan hasil gugatan UU Pilpres itu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Namun, sepeninggalannya, sidang putusan tak kunjung digelar. Effendi pun akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X