Penyidik KPK Sita 1 Dus Dokumen dari Ruang Kerja Tri Yulianto

Kompas.com - 16/01/2014, 14:11 WIB
Penyidik KPK saat menggeledah ruang Sekretariat Fraksi Demokrat di Lantai 9 Gedung Nusantara I, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Di hari yang sama, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto. KOMPAS.com/Indra AkuntonoPenyidik KPK saat menggeledah ruang Sekretariat Fraksi Demokrat di Lantai 9 Gedung Nusantara I, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Di hari yang sama, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto.
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu dus dokumen milik anggota Komisi VII DPR asal Fraksi Demokrat, Tri Yulianto. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Tri Yulianto, di Lantai 10, Nomor 1013, Gedung Nusantara I, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Jumlah penyidik KPK yang menggeledah ruang kerja Tri Yulianto sebanyak enam orang, dan dikawal seorang anggota Brimob. Penggeledahan berlangsung sekitar tiga jam sejak pukul 10.00 WIB.

Saat ditemui, Tri Yulianto menyatakan siap kooperatif menyikapi penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di ruangannya. Meski begitu, ia mengaku tak mengetahui latar belakang penyebab ruangannya digeledah.

"Silakan saja geledah, tadi mereka cek dan bawa dokumen, alhamdulillah sudah selesai. Saya kira ini tupoksi (tugas pokok dan fungsi) DPR," kata Tri Yulianto.

Selain ruang Tri Yulianto, penyidik KPK juga menggeledah sejumlah ruang lain di DPR. Di antaranya adalah ruang Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana di lantai 9 nomor 0905, ruang sekretariat Fraksi Partai Demokrat, ruang kerja anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Zainudin Amali, dan ruang sekretariat Komisi VII DPR.

Dari pantauan di lokasi, para penyidik KPK terlihat membawa sebuah tas, sebuah koper, dan sebuah dus berisi dokumen dari seluruh penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, Sutan Bhatoegana disebut menerima uang 200.000 dollar AS dari Rudi. Hal itu terungkap dalam dakwaan Rudi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Jaksa Riyono menjelaskan, uang yang diserahkan ke Sutan merupakan bagian dari 300.000 dollar AS yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong.

"Dari uang 300.000 dollar AS tersebut, menurut terdakwa, diberikan kepada Sutan Bhatoegana melalui Tri Yulianto sebesar 200.000 dollar AS di sebuah toko di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan," kata Riyono.

Riyono memaparkan, uang 300.000 dollar AS diterima Rudi dari Deviardi pada tanggal 26 Juli 2013 di Gedung Plasa Mandiri Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Adapun Deviardi menerima uang itu dari anak buah Widodo, Simon Gunawan Tanjaya.

Setelah itu, sisa uang tersebut disimpan oleh Rudi dalam safe deposit box Bank Mandiri. Sutan pernah diperiksa KPK terkait pemberian uang itu. Dia membantah Komisi VII DPR RI meminta tunjangan hari raya (THR) dari Rudi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Mahfud: Presiden Beri Arahan Slot Orbit 123 Diselamatkan Tanpa Langgar Aturan, tapi...

Nasional
Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Arteria Dahlan Perlu Minta Maaf soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Saan Mustopa: Itu yang Terbaik

Nasional
Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Wamenhan Soroti Pentingnya Kolaborasi untuk Perbarui Kebijakan Pertahanan Negara

Nasional
Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

Lima Mobil Mewah Diduga Milik Anggota DPR Pakai Pelat Mirip Polisi, Punya Siapa?

Nasional
Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan 'Fit and Proper Test' Awal Februari

Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu Sudah Diterima, Komisi II Rencanakan "Fit and Proper Test" Awal Februari

Nasional
KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

Nasional
Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.