Kompas.com - 16/01/2014, 06:49 WIB
Terlibat dalam kasus pembobolan dana bank BPD Sulbar, Lainong caleg partai golkar dari empat mamuju utara sulawesi barat dicoret namanya dari daftar DCT karena KPU mneilai yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai caleg. KOMPAS.com/ JunaediTerlibat dalam kasus pembobolan dana bank BPD Sulbar, Lainong caleg partai golkar dari empat mamuju utara sulawesi barat dicoret namanya dari daftar DCT karena KPU mneilai yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai caleg.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga bulan menjelang jadwal pemungutan suara Pemilu 2014, daftar calon anggota legislatif di empat kabupaten/kota di Provinsi Papua masih bermasalah. Solusi atas masalah ini masih terus diupayakan.

"Masalahnya macam-macam," kata anggota Komisi Pemilihan Umum, Ida Budhiati, di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/1/2014) malam. Masalah di Mimika, Merauke, Tolikara, dan Nabire, menurut dia terkait pergantian kepengurusan partai yang terjadi setelah penetapan daftar sementara calon legislatif.

Seharusnya, kata Ida, perubahan kepengurusan tidak berdampak pada daftar calon yang diajukan. Namun, faktanya ada persoalan terkait pencalonan seiring perubahan kepengurusan itu. Masalah itu berupa keberatan pengurus baru atas calon yang diusulkan kepengurusan sebelumnya.

Saat ini, kata Ida, KPU berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, membenarkan ada masalah dengan daftar caleg terkait pergantian kepengurusan partai. Namun, dia tak menyebutkan partai yang punya masalah tersebut.

Nelson mengatakan, Bawaslu akan melakukan klarifikasi langsung ke Papua terkait masalah ini. "Soalnya, Senin (20/1/2014) sudah validasi surat suara," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X