PDI-P: Gubernur DKI Jakarta Perlu Masuk Jajaran Kabinet

Kompas.com - 15/01/2014, 20:28 WIB
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo TRIBUNNEWS/DANY PERMANASekjen PDIP Tjahjo Kumolo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berpendapat persoalan banjir di Jakarta tak akan pernah selesai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi buruk. Sebagai solusi dari kebuntuan koordinasi itu, Tjahjo mengusulkan Gubernur DKI Jakarta masuk dalam jajaran kabinet.

"Pertemuan Pak SBY dengan Jokowi harus lebih sering. Kalau perlu, Gubernur Jakarta masuk dalam kabinet agar koordinasi lebih mudah dan fokus," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, persoalan banjir Ibu Kota harus dilihat secara komprehensif. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, katanya, tidak bisa langsung dipersalahkan. Tjahjo menuding egoisme sektoral yang menjadi penyebab dari lamanya penuntasan masalah banjir di Jakarta.

Egoisme sektoral itu, lanjut Tjahjo, terjadi pada beberapa proyek normalisasi waduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah pusat dianggap kurang maksimal mengerjakan tugasnya. Demikian pula dengan pembangunan giant sea wall yang akan mengatasi persoalan banjir rob di bagian Jakarta Utara.

"Pemerintah pusat harus memberikan skala prioritas, kecuali kalau ingin ibu kota negara dipindahkan, tapi ini kan tidak begitu," ucap Tjahjo.

Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (14/1/2014), tercatat ada 1.800 warga yang mengungsi akibat banjir.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan saat ini status Jakarta masih dalam tahap "siaga" banjir. Status itu akan memengaruhi skenario kerja kepala satuan kerja perangkat daerah di sektornya masing-masing. Sejauh ini Jokowi merasa puas atas kerja yang dilaksanakan aparat di bawahnya dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah tertentu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X