Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Gubernur DKI Jakarta Perlu Masuk Jajaran Kabinet

Kompas.com - 15/01/2014, 20:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berpendapat persoalan banjir di Jakarta tak akan pernah selesai jika koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi buruk. Sebagai solusi dari kebuntuan koordinasi itu, Tjahjo mengusulkan Gubernur DKI Jakarta masuk dalam jajaran kabinet.

"Pertemuan Pak SBY dengan Jokowi harus lebih sering. Kalau perlu, Gubernur Jakarta masuk dalam kabinet agar koordinasi lebih mudah dan fokus," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, persoalan banjir Ibu Kota harus dilihat secara komprehensif. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, katanya, tidak bisa langsung dipersalahkan. Tjahjo menuding egoisme sektoral yang menjadi penyebab dari lamanya penuntasan masalah banjir di Jakarta.

Egoisme sektoral itu, lanjut Tjahjo, terjadi pada beberapa proyek normalisasi waduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah pusat dianggap kurang maksimal mengerjakan tugasnya. Demikian pula dengan pembangunan giant sea wall yang akan mengatasi persoalan banjir rob di bagian Jakarta Utara.

"Pemerintah pusat harus memberikan skala prioritas, kecuali kalau ingin ibu kota negara dipindahkan, tapi ini kan tidak begitu," ucap Tjahjo.

Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (14/1/2014), tercatat ada 1.800 warga yang mengungsi akibat banjir.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan saat ini status Jakarta masih dalam tahap "siaga" banjir. Status itu akan memengaruhi skenario kerja kepala satuan kerja perangkat daerah di sektornya masing-masing. Sejauh ini Jokowi merasa puas atas kerja yang dilaksanakan aparat di bawahnya dalam rangka penanggulangan banjir di wilayah tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com