Kompas.com - 15/01/2014, 20:08 WIB
Warga mengenakan masker keluar dari desa di kaki Gunung Sinabung  di Kabupaten Karo, Sumut, Minggu (15/9/2013).  Letusan gunung yang terjadi Minggu pukul 02.51, mengakibatkan ribuan orang dari belasan desa di kaki gunung terpaksa diungsikan. TRIBUN MEDAN / DEDY SINUHAJIWarga mengenakan masker keluar dari desa di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut, Minggu (15/9/2013). Letusan gunung yang terjadi Minggu pukul 02.51, mengakibatkan ribuan orang dari belasan desa di kaki gunung terpaksa diungsikan.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) tidak dilarang menjadikan pengungsian korban bencana sebagai tempat kampanye pemilu. Tetapi, Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Juanedi mengatakan, seharusnya, parpol tidak memerhatikan korban bencana hanya saat menjelang pemilu saja.

"Kerja partai harusnya tidak berhenti sampai pada wilayah-wilayah menjelang pemilu. Nanti jauh-jauh hari dari pemilu, kalau ada bencana ya mereka harus turun. Partai-partai memang harus seperti itu," ujar Veri di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014).

Ia mengatakan, kampanye di kawasan bencana tidak dilarang. Pasalnya, kata dia, tahapan kampanye dengan melakukan rapat terbatas sudah diizinkan sejak penetapan parpol peserta politik, Januari 2013 lalu dan penetapan caleg, Juli 2013.

"Kalau partai menggunakan kesempatan untuk kampanye, apapun bentuknya, sah-sah saja. Seperti menyalurkan bantuan atau membuat posko, itu boleh. Money politics baru tidak boleh," ujar Veri.

Karena itu, katanya, pengawas pemilu harus sudah mulai mengidentifikasi kerawanan yang mungkin muncul di wilayah bencana. "Jangan sampai karena wilayah bencana, pengawasan, kontrolnya kurang. Ini yan harus diantisipasi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X