Jika Jadi Presiden, Irman Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya

Kompas.com - 15/01/2014, 13:20 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengikuti Sidang Paripurna DPD RI di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (17/12/2010). KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengikuti Sidang Paripurna DPD RI di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (17/12/2010). KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kandidat calon presiden Partai Demokrat Irman Gusman menilai DKI Jakarta sudah tidak tepat untuk terus dijadikan Ibu Kota Indonesia. Irman berjanji, jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang, dia akan mendorong pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Hal tersebut disampaikan Irman dalam Seri Kuliah Umum Kandidat Presiden 2014 Soegeng Sarjadi Syndicate di Jakarta, Rabu (15/1/2014). Hadir dalam acara tersebut pengamat politik J Kristiadi, Wartawan Senior Kompas Budiarto Shambazy dan Wartawan Senior Tempo Bambang Harimurti.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu menjelaskan, ide pemindahan ibu kota ke Palangkaraya sudah disampaikan oleh sang proklamator Bung Karno sejak puluhan tahun lalu. Namun, ide itu belum direalisasikan.

"Kalau saya terpilih jadi presiden 2014, saya yang akan merealisasikan itu. Saya akan pindahkan Ibu kota ke Palangkaraya," kata Irman.

Selain untuk mengatasi kepadatan Jakarta, pemindahan ibu kota, menurutnya, juga memiliki tujuan lain. Paling utama, yakni untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, pembangunan yang dikembangkan selama ini hanya berfokus di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.

"Jadi selama ini pembangunan sudah mengalami kesenjangan," katanya.

Meski demikian, Irman menyadari memindahkan ibu kota bukan perkara yang mudah. Menurutnya, butuh waktu yang panjang untuk mewujudkan hal itu. Dia menargetkan, pemindahan ibu kota akan terwujud pada tahun 2045, tepat seratus tahun kemerdekaan indonesia.

"Memang tidak bisa langsung, harus ada perencanaan. Pelan-pelan tapi kalau saya jadi Presiden, saya yakin itu bisa terwujud," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X