Kompas.com - 14/01/2014, 20:50 WIB
Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie heran dengan hasil survey Pol-Tracking yang menyebut partainya banyak diberitakan negatif oleh media karena kasus korupsi.

Padahal menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah melindungi kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Harusnya kita bangga dan apresiasi SBY, beliau tidak sama sekali membela koruptor, apalagi kadernya sendiri," kata Marzuki saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Dia pun membandingkan kasus korupsi yang ada di zaman SBY dan kasus korupsi yang ada di zaman pendahulunya. Menurutnya, korupsi yang terjadi di era SBY lebih baik karena tak ada koruptor yang dilindungi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat signifikan untuk menjerat para koruptor.

"Kadang kita salah menyikapi soal korupsi dan ini agak memprihatinkan. Kalau salah menyikapi, akan kembali ke jaman dulu. Sejak jaman dulu banyak, cuma dilindungi. Seharusnyua yang ini diapresiasi, tidak ada orang melindungi koruptor," jelas Ketua DPR itu.

Calon Presiden Konvensi Demokrat itu pun kemudian berjanji akan membuat sistem penanganan korupsi yang lebih baik di zamannya. Bahkan dia mengatakan siap untuk mundur jika terjadi korupsi saat dia menjabat sebagai presiden nanti.

"Sekarang masih membangun demokrasi, dengan situasi berbeda. Saya juga punya cara membangun sistem yang baik. Nanti saya siap mundur kalau terjadi korupsi. Tiap jaman ada masanya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, survei Pol-Tracking menyebut bahwa Demokrat merupakan partai kedua tertinggi yang paling banyak diberitakan setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, tingginya pemberitaan negatif soal partai itu disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi parpol tersebut.

Jumlah media yang dipantau adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV ,SCTV , RCTI, dan Trans7.

Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com , Kompas.com , Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com . Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas , Koran Tempo , Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.