Survei: Jokowi Selamatkan PDI Perjuangan dari Berita Korupsi

Kompas.com - 14/01/2014, 16:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kiri-kanan) berpose dengan membawa tumpeng pada acara perayaan HUT ke-41 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kiri-kanan) berpose dengan membawa tumpeng pada acara perayaan HUT ke-41 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2013, hanya sedikit pemberitaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terkait kasus korupsi yang mencuat di media massa, yaitu 7,3 persen dibandingkan total pemberitaan partai itu. Isu hukum yang menjerat kader PDI Perjuangan tertutup oleh pemberitaan tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

"PDI Perjuangan mampu menekan pemberitaan (kasus korupsi) Emir Moeis. Entah karena humas partai yang bekerja atau apa," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam diskusi dan paparan hasil riset pemantauan media "Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013-Menangkap Korelasi Berita & Elektabilitas", Selasa (14/1/2014) di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat.

Media yang dipantau sebanyak lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI dan Trans7. Adapun media online yang dipantau adalah Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Hanta mengatakan, dari partai berlambang banteng itu, media lebih tertarik memberitakan soal kebijakan politik dan pencalonan presiden. Kebijakan politik PDI Perjuangan terpantau sebanyak 26,7 persen dari total berita. Sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan banyak mengritik kebijakan pemerintah. Adapun berita PDI-P soal capres sebanyak 20,5 persen, di mana nama Jokowi banyak dibahas di media terkait partai itu.

"September 2013 merupakan frekuensi tertinggi pemberitaan PDI Perjuangan sepanjang tahun, yaitu 18,44 persen dibanding pemberitaan PDI Perjuangan di bulan lainnya. Isunya terkait pencapresan kadernya, yaitu Jokowi dan kader PDI Perjuangan lain," lanjut Hanta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X