Kompas.com - 14/01/2014, 16:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kiri-kanan) berpose dengan membawa tumpeng pada acara perayaan HUT ke-41 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kiri-kanan) berpose dengan membawa tumpeng pada acara perayaan HUT ke-41 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2013, hanya sedikit pemberitaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan terkait kasus korupsi yang mencuat di media massa, yaitu 7,3 persen dibandingkan total pemberitaan partai itu. Isu hukum yang menjerat kader PDI Perjuangan tertutup oleh pemberitaan tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

"PDI Perjuangan mampu menekan pemberitaan (kasus korupsi) Emir Moeis. Entah karena humas partai yang bekerja atau apa," ujar Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam diskusi dan paparan hasil riset pemantauan media "Potret Geliat Pemberitaan Partai Politik Sepanjang 2013-Menangkap Korelasi Berita & Elektabilitas", Selasa (14/1/2014) di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat.

Media yang dipantau sebanyak lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI dan Trans7. Adapun media online yang dipantau adalah Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id, Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Hanta mengatakan, dari partai berlambang banteng itu, media lebih tertarik memberitakan soal kebijakan politik dan pencalonan presiden. Kebijakan politik PDI Perjuangan terpantau sebanyak 26,7 persen dari total berita. Sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan banyak mengritik kebijakan pemerintah. Adapun berita PDI-P soal capres sebanyak 20,5 persen, di mana nama Jokowi banyak dibahas di media terkait partai itu.

"September 2013 merupakan frekuensi tertinggi pemberitaan PDI Perjuangan sepanjang tahun, yaitu 18,44 persen dibanding pemberitaan PDI Perjuangan di bulan lainnya. Isunya terkait pencapresan kadernya, yaitu Jokowi dan kader PDI Perjuangan lain," lanjut Hanta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.