Kompas.com - 14/01/2014, 15:31 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali menyalahkan media massa atas hasil survei Pol-Tracking yang menunjukkan bahwa partainya paling banyak diberitakan negatif. Menurutnya, pemberitaan media terhadap PKS selama ini tidak proporsional.

"Pertama, tolonglah agar media semuanya proporsional karena semua proporsional tidak baik. Kalau anggota tubuh ada yang besar sebelah kan tidak proporsional, tidak baik," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2014).

Ia mengatakan, partainya bukanlah satu-satunya partai yang terjerat kasus korupsi. Menurut Mardani, banyak partai yang terjerat kasus korupsi lebih parah dari PKS. Ia berpendapat bahwa bahwa kasus korupsi yang menjerat PKS hanyalah kasus dugaan suap kuota impor daging sapi oleh mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.

"Ini proporsinya sudah berbeda, memangnya berapa orang kader PKS yang terjerat korupsi? Sebelum kasus Luthfi, ada tidak? Buktinya kan tidak ada," kata dia.

Lagi pula, kata Mardani, Luthfi sudah lama keluar dari PKS. Oleh karena itu, kasus tersebut murni kasus perorangan, bukan lembaga. "Ya, kami sih berharap media lebih proporsional. Kami menyadari kecewanya ada, kasus itu jangan digeneralisasi," ujarnya.

Menurut survei Pol-Tracking, PKS paling banyak diterpa pemberitaan negatif sepanjang tahun lalu. Pemberitaan negatif itu terutama keterkaitan kader PKS dengan kasus hukum. "PKS adalah partai yang memiliki tone pemberitaan negatif paling tinggi dibandingkan partai lain, yaitu 23,87 persen dari total pemberitaan terhadap partai itu," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam diskusi dan paparan hasil riset tersebut, Selasa (14/1/2014) di Jakarta.

Jumlah media yang dipantau dalam survei itu adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI, dan Trans7 . Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Wilayah Ekstrateritorial: Pengertian dan Contohnya

Nasional
Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Jenis-jenis Wilayah Suatu Negara

Nasional
Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.