Kompas.com - 13/01/2014, 14:29 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Anggota Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Effendi Ghazali mengeluarkan sinyal akan hengkang dari komite. Hal itu dilontarkan Effendi setelah menilai pelaksanaan konvensi semakin tidak jelas.

Effendi menjelaskan, dirinya diberi tugas oleh pimpinan komite untuk menganalisis ketidakadilan akses media. Pada saat yang sama, ia juga direkomendasikan untuk bertemu dengan dua tokoh yang dianggap komite mengetahui persis mengenai permasalahan itu.

"Setelah tugas rampung, saya laporkan, sampai sekarang saya menunggu tidak ada kelanjutannya," kata Effendi saat dihubungi, Senin (13/1/2014).

Selain itu, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) itu juga mengaku kaget mendengar Hamdi Muluk mengundurkan diri sebagai anggota tim audit survei Konvensi Demokrat. Ia akan segera mengumpulkan informasi penyebab mundurnya Hamdi dari tim audit.

"Saya rasa kami peneliti dan akademisi semula hanya ingin melihat pendidikan politik lewat konvensi. Tapi kalau gaya partainya memberi perlakuan seperti itu, ya terlalu," ujarnya.

Menurut Effendi, sangat keterlaluan jika komite tak kunjung memberi kejelasan akan status Hamdi di dalam tim audit. Kejelasan itu, kata Effendi, dapat tecermin dengan dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan tim audit survei oleh Komite Konvensi.

Ia juga menyampaikan akan segera mengambil sikap mengenai posisinya sebagai anggota komite pada akhir bulan ini. Jika tak ada perbaikan, Effendi mengaku tak ingin lagi terlibat lebih jauh dalam Konvensi Demokrat. Apalagi, ia merasa mempunyai beban moral sebagai pihak yang mengajak Hamdi terlibat dalam konvensi.

"Jika benar tidak ada SK Pengangkatan Tim Audit Survei, itu benar-benar keterlaluan dan relatif menghina. Kalau tidak ada kelanjutan dari tugas yang diberikan, tidak ada gunanya saya mencoba melakukan pendidikan politik di acara seperti itu. Saya tetap menjaga independensi, dan sampai saat ini saya tidak pernah menerima pemberian apa pun, termasuk uang dan fasilitas dari konvensi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hamdi, pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), mengundurkan diri dari anggota Komite Audit Survei Konvensi Demokrat. Hamdi mundur karena menganggap komite tak serius dalam menjalankan dan menggarap konvensi tersebut. Akhirnya, ia tak dapat bekerja optimal, sementara waktunya tersita oleh agenda rapat konvensi.

Komite audit dibentuk untuk menjaga kredibilitas hasil survei kandidat konvensi yang dilakukan tiga lembaga survei. Ada empat tugas pokok dan fungsi tim audit, yakni membuat panduan untuk tiga lembaga survei, memastikan survei yang dilakukan memenuhi kaidah ilmiah dan etika yang telah dirumuskan komite audit, mengontrol pelaksanaan survei, dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan.

Saat ini, setelah 11 kandidat bertemu dengan media. Selanjutnya, mereka akan berdebat sebelum akhirnya dilakukan survei. Pemenang konvensi akan diusung Partai Demokrat sebagai capres periode 2014-2019. Hanya saja, pengusungan itu tergantung perolehan suara Demokrat di pemilihan legislatif lantaran ada syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.