Kompas.com - 13/01/2014, 13:34 WIB
Logo PKB googleLogo PKB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tak lagi memiliki identitas yang jelas. Strategi politik yang praktis dengan mengangkat sejumlah politisi hingga pengusaha sebagai elite PKB membuat partai itu tak lagi mempunyai identitas kuat. Padahal, sebelumnya, PKB dikenal sebagai partai Islam yang memiliki basis kuat di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama.

"Dalam jangka panjang, PKB semakin ke tengah semakin memudar warna ideologinya," ujar pengamat politik Hanta Yudha di Jakarta, Senin (13/1/2014).

Hanta menjelaskan, PKB saat ini mengalami empat kendala. Pertama, pasca-Gus Dur, PKB tak lagi memiliki figur yang diusung sebagai simbol kejayaan. Strategi PKB dengan mengusung Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dinilai Hanta tidak akan mampu menggantikan sosok Gus Dur yang begitu melekat dengan PKB.

"PKB kehilangan figur Gus Dur sebagai simbol kemewahan dan merupakan figur NU. Kini semuanya buyar," ucap Hanta.

Selain itu, persoalan dana logistik, kata Hanta, juga dialami PKB. Oleh karena itu, PKB kemudian merekrut Direktur Utama Lion Grup Rusdi Kirana menjadi Wakil Ketua Umum PKB. Belum selesai berkutat dengan masalah persoalan dana, PKB juga masih berkutat dengan masalah massa tradisional PKB, yakni NU yang terpecah.

"PKB kini sudah berbeda dengan dulu. Dulu basis intinya NU, tapi karena terdiaspora, jadi lebih luas. Selain itu, strategi memobilisasi massa, dengan fatwa ulama dan kiai pun yang selama ini menjadi ikon, tidak lagi kuat," kata Hanta.

Lebih lanjut, Hanta melihat pengerahan sejumlah tokoh seperti Rhoma Irama, Jusuf Kalla, Mahfud MD hingga masuknya Rusdi Kirana akan menimbulkan dinamika di internal partai itu.

Keberadaan para tokoh ini, ucap Hanta, berpotensi membuat konflik internal baru di PKB. Hanta menambahkan, selama ini PKB sarat dengan konflik internal. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, terjadi konflik internal dengan Matori Abdul Djalil. Sepeninggalan Gus Dur, konflik internal meruncing antara Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan putri Gus Dur, Yenny Wahid.

"Faksi di dalam PKB ini menjadi tantangan tersendiri, dengan adanya perubahan, ada tokoh lain masuk ke partai sudah pasti akan menimbulkan faksi baru. Jika tidak ditangani dengan baik, elektabilitas PKB justru akan semakin menurun," ucap Hanta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.