Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Banjir, Andai Jokowi Tak Didorong-dorong "Nyapres"...

Kompas.com - 13/01/2014, 09:10 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan dua hari berturut-turut, Sabtu (11/1/2014) dan Minggu (12/1/2014), genangan dan banjir sudah menyebar di Jakarta. Bukan salah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentu saja. Namun, andai saja wacana pengusungan Jokowi menjadi calon presiden tak semencuat hari-hari ini, barangkali pemikiran untuk solusi banjir Jakarta akan dipikul rata oleh lebih banyak tokoh. Apa hubungannya?

"Baru hujan dua hari, yang itu pun belum paling lebat, kita sudah melihat banjir dan macet di Jakarta hari ini. Tak beda dengan zaman Foke (Fauzi Bowo), mungkin malah memburuk," ujar Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo, memulai perbincangan soal banjir Jakarta, Senin (13/1/2014).

Dradjad sedang tidak bicara soal kepentingan politik partainya. "Saya tahu akan dicaci para pendukung Jokowi karena pendapat saya ini," kata Dradjad sebelum mengemukakan pendapatnya lebih lanjut. "Tapi untuk kebaikan, saya siap menerima," ujar dia.

Jokowi, kata Dradjad, adalah tokoh politik yang cemerlang. Menurut dia, Jokowi punya kesempatan emas menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sukses, bahkan pemimpin nasional pada saatnya kelak. "Sayangnya, Jokowi 'tersandera' oleh wacana pencapresan yang terlalu awal. Dia disandera pendukung-pendukungnya sendiri yang tak sabaran ingin 'ngatur negara'," papar dia.

Jokowi "sendirian"...

Implikasi dari wacana yang terus bergulir bak bola salju tentang pencapresan Jokowi, menurut Dradjad, menempatkan Jokowi pada posisi terjepit. Tak hanya dia, banyak tokoh nasional pun yang menjadi canggung untuk turun tangan membantu Jokowi menangani masalah Jakarta.

"Jokowi tidak lagi mendapatkan dukungan penuh tokoh-tokoh nasional yang dulu 'membawa' Jokowi dari Solo ke Jakarta," kata Dradjad. Prabowo dan Jusuf Kalla, misalnya, menurut Dradjad, tidak akan nyaman sekarang ketika melihat orang yang mereka orbitkan justru "menelan" mereka.

"Demikian pula ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)," imbuh Dradjad. Menurut Dradjad, saat ini Megawati dipojokkkan oleh orang-orang yang tak paham etika politik. Presiden dan para menteri yang notabene mayoritas berlatar belakang partai politik menjadi "berhitung" kalau terkait dengan program kerja Jakarta.

"Mereka (para pejabat) ingin memastikan bahwa rakyat tahu program itu dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah DKI Jakarta, apalagi Jokowi," papar Dradjad. Padahal, persoalan Jakarta tak akan bisa diselesaikan sendirian oleh Jokowi. "Jakarta butuh usaha bersama kita semua. All out," tegas dia.

Jakarta, kata Dradjad, adalah salah satu kota paling kacau di dunia. Sutiyoso, sebut dia, sudah melakukan banyak terobosan, mulai dari membongkar kekumuhan Monas dan Stadion Menteng, hingga memunculkan bus transjakarta.

Fauzi Bowo, lanjut Dradjad, bagaimanapun adalah pembangun jalan layang Antasari dan bahkan Casablanca. "Namun, dengan 12 juta penduduk pada siang hari, beban Jakarta jauh lebih berat daripada Singapura bahkan London sekalipun."

Melepaskan kepentingan pragmatis partai politik terkait pemilu, Dradjad berharap, banjir yang sudah datang lagi di Jakarta, meski hujan belum lebat-lebatnya di Jabodetabek, menjadi "wake up call" bagi para pendukung Jokowi untuk tak buru-buru mengusung Jokowi ke pemilu presiden. "Berpolitik itu perlu proses, tidak bisa instan," ujar dia.

Dradjad menegaskan pendapatnya ini lagi-lagi bukan berdasarkan pertimbangan pendek jabatannya sebagai wakil ketua umum partai kompetitor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pengusung Jokowi.

"Saya akademisi dan profesional di bidang keuangan, bukan semata politisi," kata Dradjad. Sebagai pembanding, dia menyebutkan tokoh-tokoh nasional di negara lain yang tak punya cerita "tiba-tiba" menjadi kepala negara.

"Lihat pengalaman Bush, Clinton, bahkan Merkel dan Putin. Ada tahapannya," kata dia. Kembali ke soal banjir, Dradjad berkomentar singkat, "Saya ingin Mas Jokowi berhasil memperbaiki Jakarta kita bersama."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com