Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2014, 15:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Institut Riset Indonesia (Insis) yang dirilis di Jakarta, Minggu (12/1/2014), menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia menginginkan calon presiden muda untuk dipilih sebagai pemimpin mereka. Namun, faktanya, tak muda memunculkan tokoh muda dan harus bersaing dengan muka-muka lama. Lalu, apa yang menyebabkan sulitnya calon presiden muda muncul ke publik?

Akademisi Ziyad Falahi, mengatakan, masalah ini sangat berhubungan erat dengan sistem kaderisasi partai. Menurutnya, sistem kaderisasi partai menjadi lemah karena partai terus fokus kepada tokoh lama, tanpa memperhatikan regenerasi dengan memunculkan tokoh baru.

"Kaderisasi parpol kita tidak berjalan. Bagaimana mau muncul tokoh baru kalau kader tidak ada?" kata Ziyad.

Selain itu, lanjutnya, saat ini banyak pemuda yang menganggap berpolitik adalah suatu hal yang tabu.

"Bagaimana kalau kita mau punya tokoh muda kalau pemudanya begini? Padahal, pada masa pergerakan dulu, Soekarno berpolitik mulai dari 26 tahun. Hatta 25 tahun," ujarnya.

Apatisme pemuda saat ini, menurutnya, bukan murni kesalahan dari pemuda sendiri. Ziyad mengatakan, secara tak sadar ada kondisi yang menimbulkan keadaan seperti itu. Misalnya, di sekolah-sekolah, saat ini siswa hanya diajarkan bagaimana mendapatkan nilai yang baik, lulus,  dan mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak diajari hal-hal mendasar seperti ideologi, yang dapat mempengaruhi keaktifan mereka dalam berpolitik.

"Anak muda apatis karena ada strategi politik besar yang membuat mereka apatis. Misalnya di SMK itu, itu cuma mengajarkan bagaimana siswa bisa lulus dan dapat kerja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com