Survei "Kompas", Dominasi Golkar yang Berserak...

Kompas.com - 11/01/2014, 06:30 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Tren elektabilitas Partai Golkar konsisten meningkat walaupun tipis dan kemudian jauh tertinggal oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama akhir 2012 sampai 2013. Namun, partai ini masih menyimpan potensi dominasi lewat kadernya yang menyebar ke beragam partai.

Survei Kompas memotret elektabilitas Partai Golkar pada Desember 2012 mencapai 15,4 persen. Posisi saat itu adalah yang tertinggi. Dukungan untuk partai ini terus naik menjadi 16 persen pada Juni 2013 dan 16,5 persen dalam survei yang pengumpulan datanya rampung pada Desember 2013.

Meski konsisten dengan tren penambahan dukungan, elektabilitas Partai Golkar dalam survei tersebut sudah dilewati PDI-P yang melejit dengan 23,6 persen pada survei kedua. Meski PDI-P mencatatkan penurunan dukungan pada survei ketiga, hasilnya pun tetap melebihi Partai Golkar dengan 21,8 persen.

Namun, Partai Golkar menyimpan potensi lain. Di antara 12 partai peserta Pemilu 2014, para pengurus dan konstituen banyak partai berasal dari Partai Golkar. Sebut saja di antaranya adalah Partai Gerindra, Nasdem, dan Hanura. Bila elektabilitas ketiga partai ini ditambahkan pada perolehan "murni" Golkar, ada potensi dukungan 42,1 persen, merujuk data survei ketiga dari serial survei Kompas.

Fenomena serupa terjadi dalam survei atas kandidat. Dukungan untuk calon yang bakal diusung Partai Golkar, Aburizal Bakrie, juga memperlihatkan konsistensi bertambah, meski jauh dari mencorongnya elektabilitas Joko Widodo. Namun, bila membedah kandidat-kandidat yang namanya mulai disebut orang, maka tak bisa disanggah ada banyak di antara mereka adalah "didikan" Golkar.

Di antara para kandidat yang sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon untuk berlaga di Pemilu Presiden 2014 maupun yang baru disebut-sebut punya kans, ada nama-nama seperti Wiranto, Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan bahkan Prabowo Subianto. Selain Surya Paloh, nama-nama itu pun masuk jajaran figur yang dinilai punya dukungan signifikan selain Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.

Survei Kompas

Rangkaian survei yang digelar Harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni memakai responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka dalam tiga periode waktu yang berbeda.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012, dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013  diumumkan pada Juni 2013. Sedangkan periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di Harian Kompas edisi Sabtu (11/1/2014).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

YLBHI: Putusan PTUN soal Pemblokiran Internet di Papua jadi Pembelajaran Pemerintah

Nasional
PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X