Marzuki: Tahan Anggaran "TVRI", Preseden Buruk bagi DPR

Kompas.com - 10/01/2014, 15:00 WIB
Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPeserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyayangkan sikap Komisi I DPR yang membintangi atau menahan anggaran untuk TVRI. Menurut Marzuki, keputusan itu menjadi preseden buruk bagi DPR.

Marzuki menjelaskan, dia telah memberikan peringatan kepada semua komisi di DPR untuk tidak melakukan tawar-menawar dalam memutuskan anggaran. Ia khawatir, tawar-menawar dalam memutuskan postur anggaran akan membuat salah satu pihak tersandera setelahnya.

"Ini preseden buruk bagi DPR, tidak boleh bargaining dengan anggaran. Masak kalau enggak nurut terus diberhentikan anggarannya? Nanti menteri bisa dibintangi juga," kata Marzuki di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Marzuki menegaskan, jika ada oknum di internal TVRI yang bermasalah atau diduga kuat menyelewengkan anggaran, pemecatan dapat dilakukan tanpa harus menahan anggaran TVRI.

"Pemecatan direksi itu kewenangan dewan (dewan pengawas). Kalau dewan salah, rekomendasikan (pemecatan) ke presiden. Kalau enggak begitu, namanya salah," pungkas bakal calon presiden Partai Demokrat itu.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR memutuskan untuk memberi tanda bintang pada anggaran TVRI tahun 2014. Anggaran yang dicoret adalah anggaran operasional siaran. Sementara untuk anggaran gaji pegawai dan operasional kantor, DPR tetap menyetujuinya.

Hal ini menyusul sanksi yang diberikan DPR terhadap keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memecat hampir semua direksi TVRI. Pemblokiran ini membuat stasiun televisi pelat merah itu terancam ditutup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Nasional
Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Nasional
Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.