Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Usul Gelar Jenderal Besar untuk SBY Balas Jasa Panglima TNI"

Kompas.com - 10/01/2014, 13:22 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan hal yang mendasari usulan Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk memberikan gelar jenderal besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan, menilai, usulan itu merupakan bentuk balas jasa Moeldoko karena sudah diangkat sebagai panglima TNI. Selain itu, menurutnya, usulan tersebut bisa jadi bagian dari strategi politik SBY.

"Sengaja dilempar kemudian ditolak. Itu kan polanya sama seperti (saat menurunkan harga) elpiji. (Itu) skenario," kata Trimedya di sela peringatan HUT PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2014).

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, jenderal bukanlah gelar, melainkan kepangkatan yang melekat di TNI. Apabila ingin memberikan gelar, kata dia, seharusnya Moeldoko memberikan gelar pahlawan nasional kepada SBY.

"Dalam kepangkatan, paling tinggi itu jenderal bintang empat. Jangan disesuaikan dengan yang tak sesuai undang-undang," tandasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan Presiden SBY mendapat anugerah jenderal besar. Alasannya, SBY dinilai berkontribusi membangun kekuatan TNI yang andal.

Akan tetapi, Presiden SBY menolak usulan pemberian gelar jenderal besar tersebut. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, Presiden SBY mengaku memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas TNI tanpa mengharapkan penghargaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com