Komisi I DPR: Panglima TNI Jangan Aneh-aneh...

Kompas.com - 10/01/2014, 11:52 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengusulkan gelar jenderal besar disematkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, usul itu dinilai tak masuk akal.

"Saya kurang setuju karena dalam aturan pangkat dan jabatan tak ada istilah jenderal besar. Sebaiknya jangan aneh-aneh si pemberinya," kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin, saat dihubungi, Jumat (10/1/2014).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, di dalam TNI yang ada hanya brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, dan jenderal. Menurut dia, istilah jenderal besar tidak dikenal dalam kepangkatan di internal TNI.

Istilah jenderal besar untuk para pendahulu, kata Hasanuddin, tak dapat lagi digunakan untuk saat ini. Misalnya pangkat Jenderal Besar Soedirman, waktu itu diberikan karena masih ada pangkat panglima besar.

"Dulu masih dikenal panglima besar, kalau sekarang istilah panglima besar sudah tak ada. Apa yang tak sesuai pada zamannya tak usah dipakai lagi. Jangan-jangan di lingkungan sersan-sersan itu ada juga yang menuntut gelar 'sersan besar'," seloroh Hasanuddin.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan Presiden SBY mendapat anugerah jenderal besar. Alasannya, SBY dinilai berkontribusi membangun kekuatan TNI yang andal.

"Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat, tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono," ungkap Moeldoko dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut Moeldoko, penghargaan itu tidak salah diberikan karena selama periode kepemimpinan SBY sebagai presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan. SBY dinilai meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan prajurit melalui program remunerasi yang dimulai pada 2010 dan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

SBY juga dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kapabilitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Pada masa pemerintahan SBY, lanjut dia, kemampuan sumber daya TNI juga meningkat karena adanya latihan gabungan yang berkelanjutan.

Kredibilitas TNI di lingkup nasional dan internasional pun disebut Moeldoko meningkat karena pelibatan TNI dalam tugas penjagaan wilayah NKRI, penanganan bencana alam, pengamanan internasional, dan tugas-tugas PBB.

Akan tetapi, Presiden SBY menolak gelar jenderal besar yang diusulkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, Presiden SBY mengaku memiliki kewajiban untuk meningkatkan kapasitas TNI tanpa mengharapkan penghargaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X