Survei "Kompas", Pemilih Demokrat "Pro Status Quo"

Kompas.com - 10/01/2014, 09:16 WIB
Warga melintas di depan lambang Partai Demokrat di kawasan Rawamangun, Jakarta, Minggu (17/6/2012). Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Partai Demokrat turun dari 13,7 persen (survei bulan Januari 2012) menjadi 11,3 persen. Sementara tempat pertama ditempati Partai Golkar 20,9 persen, dan PDI Perjuangan 14 persen. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Warga melintas di depan lambang Partai Demokrat di kawasan Rawamangun, Jakarta, Minggu (17/6/2012). Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Partai Demokrat turun dari 13,7 persen (survei bulan Januari 2012) menjadi 11,3 persen. Sementara tempat pertama ditempati Partai Golkar 20,9 persen, dan PDI Perjuangan 14 persen. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Kompas mendapatkan sepanjang akhir 2012 sampai 2013, Partai Demokrat terus mengalami penurunan dukungan. Analisis psikografis atas survei tersebut mendapatkan responden yang masih memilih partai ini bila pemilu digelar sekarang punya kecenderungan mempertahankan status quo.

Partai Demokrat masih memiliki simpanan dukungan suara 11,1 persen pada periode pertama survei yang hasilnya dirilis pada Desember 2012. Angka ini turun 1 persen menjadi 10,1 persen pada periode kedua dengan rilis hasil pada 2013, setelah melewati momentum penetapan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi atas mantan ketua umum partai Anas Urbaningrum.

Periode ketiga, saat konvensi untuk mencari kandidat calon presiden untuk diusung Partai Demokrat sudah bergulir, perolehan dukungan suara partai tak juga tertolong. Survei ketiga justru mendapatkan kembali melorotnya dukungan untuk Partai Demokrat, menjadi 7,2 persen saja, lebih rendah dari hasil Pemilu 2004 yang mendapatkan dukungan 7,45 persen suara.

Tak terima ide baru

Analisis atas hasil survei mendapatkan partai ini sudah kehilangan pemilih dari kalangan progresif. Berdasarkan hasil analisis psikografis, yang tersisa di barisan simpatisan Demokrat lebih didominasi pemilih dengan karakter konservatif. Kalangan ini menempati porsi 66,7 persen dari responden yang masih memilih Partai Demokrat bila pemilu digelar hari ini.

Penjabaran dari analisis tersebut adalah pemilih tersebut cenderung menginginkan status quo atau mempertahankan nilai-nilai, keadaan, dan situasi yang ada sekarang, daripada menerima dan melakukan perubahan. Mereka tak tertarik pada partai baru dan akan memilih pemimpin yang sudah pernah menjabat.

Analisis survei itu menyebutkan pula bahwa karakter ini punya kecenderungan untuk tak menyukai pemimpin yang menawarkan ide baru. Meskipun masih akan memilih Partai Demokrat, pemilih ini belum tentu mengikuti proses konvensi dengan ide-ide baru yang ditawarkan.

Selain itu, analisis atas hasil survei juga menyebutkan saat ini Partai Demokrat didukung kalangan dengan kepentingan yang lebih pragmatis daripada idealis. Sebanyak 69,3 persen responden pemilih Demokrat memberikan dukungan atas pertimbangan untung-rugi, dengan janji atau pemberian yang langsung bermanfaat bagi kepentingan mereka sebagai pemikat utama.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Jumat (10/1/2014).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X