Kompas.com - 09/01/2014, 21:06 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Dibandingkan peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat (PD) lainnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan memiliki elektabilitas paling tinggi. Demikian hasil survei yang dilakukan Cirus Surveyors Group (CSG) pada akhir Desember 2013 lalu.

"Sebagai kandidat capres, Dahlan Iskan memiliki elektabilitas hingga 24,7 persen, jauh melampaui peserta konvensi lainnya," ujar Direktur CSG Kadek Dwita Apriani dalam diskusi dan paparan hasil survei di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Survei CSG tersebut dilakukan dengan responden sebanyak 2.200 orang yang tersebar secara proporsional di 220 desa/kelurahan di 33 provinsi. Survei dilakukan pada 9 hingga 15 Desember 2013 lalu.

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang mengatakan, tingginya elektabilitas Dahlan itu bisa jadi disebabkan besarnya pemberitaan media massa soal mantan Direktur Utama PLN itu.

Dia mengungkapkan, sebagai bos media, Dahlan banyak diberitakan media yang dikelolannya. Ia menyebutkan, nama Dahlan diberitakan setidaknya 1.187 kali sepanjang 2013 lalu oleh media miliknya. Di urutan kedua, ada Ketua DPR Marzuki Ali dengan angka elektabilitas yang jauh dibandingkan Dahlan, yaitu 3,3 persen. Kemudian disusul Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang elektabilitasnya hanya 2,7 persen.

Setelah Gita, ada Ali Maskur Musa dan Anies Baswedan dengan angka elektabilitas masing-masing 2,1 persen dan 1,6 persen. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Ehie Wibowo yang juga ipar pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru hanya mengantongi angka keterpilihan 1,4 persen.

Angka itu terpaut tipis dengan elektabilitas Ketua DPD Irman Gusman, yaitu 1,2 persen dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundayang, yaitu 1,1 persen.Tiga peserta konvensi hanya memperoleh angka di bawah 1 persen. Anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman memiliki angka elektabilitas 0,4 persen. Mantan Panglima TNI Endriartono Soetarto dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dinno Pati Djalal sama-sama memiliki elektabilitas 0,3 persen.

Sisa responden sebesar 60,8 persen mengaku tidak tahu atau tidak memilih siapa peserta konvensi yang akan dipilih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.