Kompas.com - 09/01/2014, 21:01 WIB
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di kantor PMI, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Terkait pencalonan presiden yang diusung Partai Golkar, wakil presiden ke sepuluh ini tidak akan mencampuri urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut. KOMPAS/Hendra A SetyawanKetua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di kantor PMI, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Terkait pencalonan presiden yang diusung Partai Golkar, wakil presiden ke sepuluh ini tidak akan mencampuri urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf kalla siap menjadi saksi meringankan untuk  mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005. Pria yang akrab disapa JK itu mengaku telah diminta oleh Sudjadnan menjadi saksi.

“Pak Sudjadnan menyatakan ke KPK, minta saya menjadi saksi yang meringankan dan saya nyatakan siap,” ujar JK di kantor Kalla Group, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan sudah mengirim surat pada KPK yang menyatakan dirinya bersedia menjadi saksi meringankan untuk Sudjadnan. Adapun dalam kasus ini JK belum pernah diperiksa sebagai saksi.

“Saya sudah kirim surat dan saya siap,” katanya.

Sudjadnan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran sekretariat jenderal pada 2004-2005 untuk pelaksanaan konferensi internasional, sejak 21 November 2011 dan baru ditahan pada 14 November 2013. Menurut Sudjadnan, dalam kasus ini ia hanya menjalankan perintah Presiden ketika itu, yakni Megawati Soekarnoputri, yang meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin.

Menurutnya, saat itu Indonesia tengah dalam kondisi krisis sehingga butuh dukungan internasional. Kemudian, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat menggantikan Megawati, kata Sudjadnan, Kemenlu tetap diperintahkan untuk banyak menggelar konferensi internasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sudjadnan menjelaskan, saat itu terjadi 17 kali konferensi internasional dan dua di antaranya menghasilkan uang untuk negara dari sumbangan negara asing yang nilainya mencapai 40 triliun.

“Tidak ada kasus korupsi di mana yang dituduh berjasa bagi negara menghasilkan Rp 40 triliun,” ujar Sudjadnan.

Sudjadnan mengatakan, salah satu konferensi internasional yang menguntungkan bagi negara yaitu konferensi mengenai Tsunami Aceh. Saat itu ia menjadi ketua panitia. Menurutnya, JK mengetahui hasil konferensi itu.

“Saya dengan beliau (JK) dan Pak SBY mencarikan duit untuk negara ini Rp 43 triliun, konferensi mengenai tsunami, saya ini ketua panitia,” terang Sudjadnan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X