PDI-P: Elektabilitas Jokowi Membanggakan Sekaligus Mengkhawatirkan

Kompas.com - 09/01/2014, 19:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) KOMPAS.com/Icha RastikaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Teras Narang menilai, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo yang terus naik dari waktu ke waktu membuat situasi di PDI-P menjadi serba salah. Dia menilai tingginya elektabilitas Jokowi itu adalah situasi yang membanggakan sekaligus mengkhawatirkan bagi partainya.

"PDI-P tentu akan memberikan apresiasi terhadap survei masyarakat. Kami bangga terhadap survei kader kami (Jokowi), tapi kondisi ini juga mengkhawatirkan," kata Teras di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Fenomena tersebut membanggakan karena PDI-P bisa memiliki kader yang dipuja-puja dan diinginkan masyarakat. Itu artinya, sistem kaderisasi di tubuh PDI-P berjalan dengan sukses. Namun, kondisi itu juga mengkhawatirkan karena partainya seolah-olah seperti dipaksa untuk cepat mendeklarasikan siapa capresnya. Padahal, menurutnya, memutuskan capres yang akan diusung oleh suatu partai bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

"Kenapa sih kok didorong-dorong terus, dalam tanda kutip dipaksakan untuk menentukan. Tolong dong kami diberikan waktu dan kesempatan," ujar Teras.

Oleh karena itu, Teras berharap masyarakat bersabar menunggu PDI-P mendeklarasikan bakal capresnya. Pencapresan tersebut akan terjawab pada waktunya. "Intinya kami pasti akan mendengarkan suara masyarakat. Suara masyarakat itu kan suara tuhan. Tapi ya sabar, tunggu waktu yang tepat," pungkasnya.

Dukungan untuk Jokowi terus melejit seandainya pemilu digelar hari ini, setidaknya berdasarkan rangkaian survei yang digelar Kompas. Namun, tren serupa tak terjadi untuk partai yang membesarkannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bila suara Jokowi melompat dari 17,7 persen menjadi 43,5 persen dalam rentang waktu setahun, 2012 hingga 2013, dukungan untuk PDI-P justru melorot.

Pada Desember 2012, rilis pertama rangkaian survei Kompas mendapati dukungan untuk PDI-P pada kisaran 13,3 persen. Angka tersebut melompat menjadi 23,6 persen pada putaran kedua survei yang dipublikasikan pada Juni 2013. Namun, dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen pada survei ketiga.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X