Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Elektabilitas Jokowi Membanggakan Sekaligus Mengkhawatirkan

Kompas.com - 09/01/2014, 19:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Teras Narang menilai, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo yang terus naik dari waktu ke waktu membuat situasi di PDI-P menjadi serba salah. Dia menilai tingginya elektabilitas Jokowi itu adalah situasi yang membanggakan sekaligus mengkhawatirkan bagi partainya.

"PDI-P tentu akan memberikan apresiasi terhadap survei masyarakat. Kami bangga terhadap survei kader kami (Jokowi), tapi kondisi ini juga mengkhawatirkan," kata Teras di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Fenomena tersebut membanggakan karena PDI-P bisa memiliki kader yang dipuja-puja dan diinginkan masyarakat. Itu artinya, sistem kaderisasi di tubuh PDI-P berjalan dengan sukses. Namun, kondisi itu juga mengkhawatirkan karena partainya seolah-olah seperti dipaksa untuk cepat mendeklarasikan siapa capresnya. Padahal, menurutnya, memutuskan capres yang akan diusung oleh suatu partai bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, hal ini membutuhkan waktu yang panjang.

"Kenapa sih kok didorong-dorong terus, dalam tanda kutip dipaksakan untuk menentukan. Tolong dong kami diberikan waktu dan kesempatan," ujar Teras.

Oleh karena itu, Teras berharap masyarakat bersabar menunggu PDI-P mendeklarasikan bakal capresnya. Pencapresan tersebut akan terjawab pada waktunya. "Intinya kami pasti akan mendengarkan suara masyarakat. Suara masyarakat itu kan suara tuhan. Tapi ya sabar, tunggu waktu yang tepat," pungkasnya.

Dukungan untuk Jokowi terus melejit seandainya pemilu digelar hari ini, setidaknya berdasarkan rangkaian survei yang digelar Kompas. Namun, tren serupa tak terjadi untuk partai yang membesarkannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bila suara Jokowi melompat dari 17,7 persen menjadi 43,5 persen dalam rentang waktu setahun, 2012 hingga 2013, dukungan untuk PDI-P justru melorot.

Pada Desember 2012, rilis pertama rangkaian survei Kompas mendapati dukungan untuk PDI-P pada kisaran 13,3 persen. Angka tersebut melompat menjadi 23,6 persen pada putaran kedua survei yang dipublikasikan pada Juni 2013. Namun, dukungan untuk PDI-P turun menjadi 21,8 persen pada survei ketiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com