Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tetap Rawat 33 Mobil Sitaan Kasus Akil

Kompas.com - 09/01/2014, 14:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 33 mobil yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar tetap mendapatkan perawatan. Mobil-mobil itu diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dan di rumah penyimpanan barang sitaan.

“Kalau mobil yang disita tentu dirawat. Ada yang di kantor KPK kan yang sebagian lainnya juga dititip di rumah penyimpanan barang sitaan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Kamis (8/1/2014).

Johan mengatakan, puluhan mobil tersebut dirawat agar tidak rusak. Mobil-mobil itu menjadi alat bukti bagi KPK membuktikan perbuatan korupsi yang disangkakan kepada Akil. Menurut Johan, perawatan yang dilakukan terhadap mobil-mobil itu biasanya dilakukan dengan mengecek mesin mobil, atau memanasi mesin mobil secara rutin.

‘’Tapi ada juga barang yang disita yang dalam kondisi tidak jalan. Nah, itu oleh KPK tidak dibetulin, perawatan semisal dipanasin mesinnya, dicek mesinya,” ujar Johan.

Sebelumnya, KPK menyita total 33 mobil yang diduga berkaitan dengan dugaan TPPU yang menjerat Akil. Tiga dari 33 mobil itu diketahui berplat merah. Selain mobil, KPK menyita 31 motor terkait Akil. Tiga di antara motor-motor ini pun berplat merah.

Mobil dan motor ini disita karena diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat Akil. Sebagian besar kendaraan itu disita dari orang dekat Akil yang bernama Muhtar Eppendi.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka untuk tiga kasus sekaligus, yakni dugaan suap terkait sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas, penerimaan gratifikasi terkait perkara di MK, dan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com