Survei "Kompas", Hanya Tiga Partai Raup Suara di Atas 10 Persen

Kompas.com - 09/01/2014, 13:24 WIB
Ilustrasi  pemilu Kompas.com/ERICSSENIlustrasi pemilu
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga survei Kompas yang digelar selama 2012 hingga 2013 mendapatkan hanya tiga partai yang masih bertahan menjadi pilihan lebih dari 10 persen responden hingga akhir 2013. Selebihnya mengakhiri tahun tersebut dengan dukungan di bawah 10 persen dalam serial survei itu.

Ketiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Dari tiga partai itu, Partai Golkar saja yang masih konsisten bertambah dukungan bila pemilu digelar hari ini.

PDI-P mendapat dukungan 13,3 persen responden pada periode pertama survei yang hasilnya diumumkan pada Desember 2012. Capaian partai ini melejit pada periode kedua survei, dengan tambahan dukungan lebih dari 10 persen, mendapatkan dukungan 23,6 persen. Namun, pada survei ketiga, suaranya melorot menjadi 21,8 persen.

Partai Golkar memiliki dukungan yang lebih tinggi daripada PDI-P pada survei pertama, dengan 15,4 persen suara responden. Berbeda dengan PDI-P, tambahan dukungan untuk partai pada survei kedua tidaklah luar biasa, naik menjadi 16 persen. Namun, Golkar terus menambah dukungan, meski tetap tipis saja, menjadi 16,5 persen pada survei ketiga.

Adapun Partai Gerindra mengawali capaian dukungan dalam survei ini dari awalan "menengah". Partai besutan Prabowo Subianto ini hanya meraup dukungan 6,1 persen pada survei pertama. Namun, lonjakan didapat Gerindra pada survei kedua, dengan meraup 13,6 persen suara. Sayangnya, fenomena penurunan suara pun dialami Gerindra seperti halnya PDI-P pada survei ketiga, dengan dukungan yang turun menjadi 11,5 persen suara.

Sembilan partai politik lain yang juga menjadi peserta Pemilu 2014 masih berkutat dengan dukungan suara di bawah 10 persen atau bahkan terjun bebas dari posisi dukungan di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen.

Sebagian partai yang mengakhiri 2013 dengan dukungan responden di bawah 10 persen mencatatkan konsistensi peningkatan suara dalam tiga survei itu. Namun, sebagian yang lain masih berkutat dengan fluktuasi naik-turun di kisaran suara yang tak jauh berbeda.

Partai yang jatuh bebas dari hasil survei pertama di atas 10 persen menjadi di bawah 10 persen adalah Partai Demokrat. Survei pertama masih mendapatkan partai pemerintah ini mendapatkan dukungan 11,1 persen responden.

Demokrat masih mendapat dukungan di atas 10 persen pada survei kedua, tepatnya dengan dukungan 10,1 persen responden. Namun, suara untuk partai ini langsung terjun ke 7,2 persen pada survei ketiga, bahkan lebih rendah daripada hasil pemilu pertama yang diikutinya pada 2004. Keikutsertaan perdana Partai Demokrat di Pemilu 2004 meraup dukungan 7,45 persen suara dan kemudian mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Kamis (9/1/2014).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X