Kompas.com - 09/01/2014, 13:13 WIB
Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod KOMPAS.com/Indra AkuntonoJuru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod mengaku siap menghadapi laporan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana ke polisi. Ma'mun menilai Denny berlebihan.

"Menyikapi sikap DI (Denny Indrayana) yang tetap melaporkan saya ke kepolisian karena saya  tidak mau meminta maaf kembali sesuai langgam yang dikehendaki DI, silakan saja saya dilaporkan. Saya tidak akan lari. Saya akan menghadapinya," kata Ma’mun dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Kamis (9/1/2014).

Sebelumnya, Ma’mun dan rekannya, Tri Dianto, dilaporkan ke Bareskrim Polri karena menuding Denny dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu disebut mereka digelar sebelum pemeriksaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang di KPK.

Ma’mun mengatakan, ia sudah meminta maaf setelah mendapat ultimatum dari Denny. Namun, permintaan maaf itu tak diterima oleh Denny lantaran dianggap tidak tulus. Ma’mun menilai respons Denny terlalu berlebihan.

"DI itu pejabat lebay dan arogan, minta maaf kok pakai mendikte, maunya sesuai dengan langgam dia. Saya ini orang merdeka," ujarnya.

Ma’mun mengaku mendapat informasi pertemuan di Cikeas dari sumber tepercaya. Menurut Ma’mun, sumber itu juga menyebut pertemuan turut dihadiri Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, dan istrinya, Inggrid Kansil.

Meski telah dibantah oleh Denny, Bambang, dan pihak Istana, Ma’mun tetap yakin adanya pertemuan itu. Ma'mun akan menuntut balik Denny jika nantinya terbukti ada pertemuan di Cikeas.

"Menghormati keyakinan DI bahwa pertemuan itu tidak ada, oke, saya minta maaf. Namun, saya juga punya keyakinan bahwa pertemuan itu ada. Makanya, dalam surat permintaan maaf tersebut, saya memberikan syarat bahwa saya minta maaf karena saya belum mempunyai bukti-bukti," kata Ma’mun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 Tanpa Pengadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.