Suryadharma: Tahun Penentuan, Pantaskah Indonesia Jadi Kuburan Partai Islam?

Kompas.com - 09/01/2014, 09:42 WIB
Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali saat sesi wawancara di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu(8/1/2014). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali saat sesi wawancara di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu(8/1/2014). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Islam semakin kehilangan pamor. Di dalam berbagai survei, tidak ada satu pun tokoh dari partai Islam yang berhasil masuk tiga besar dalam kontestasi kandidat calon presiden 2014. Partai Islam masih berada di posisi tengah dan sebagian besar tidak menetapkan target yang ambisius.

Hal ini pun disadari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

"Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, negara dengan kuota haji terbesar, negara dengan mayoritas warganya beragama Islam. Tapi, peran partai politik Islam masih sangat kecil," ujar Suryadharma.

Suryadharma melihat kalahnya pamor partai Islam dengan partai nasionalis lantaran kini masyarakat tidak lagi tahu batasan ideologi antarpartai yang ada di Indonesia. Di sisi lain, ia berpendapat partai Islam selalu mencari ceruk suara yang sama sehingga sangat wajar jika partai Islam tidak pernah menjadi partai yang besar.

"Masalahnya, semua berlomba-lomba ambil suara di lahan yang sama," katanya.

Oleh karena itu, Suryadharma mengaku wajar melihat partai Islam seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini mendeklarasikan diri bukan lagi sebagai partai Islam, melainkan partai nasionalis untuk mencari suara yang lebih luas.

Menteri Agama RI itu menuturkan, partai Islam memang sudah saatnya memperluas jangkauan suaranya dan tidak lagi terus-menerus berharap suara dari kalangan pesantren dan kiai yang lebih banyak terfokus di Pulau Jawa.

Meski demikian, Suryadharma mengaku partainya tetap akan konsisten mendeklarasikan diri sebagai partai Islam. Namun, lanjutnya, PPP menyosialisasikan Islam sebagai agama yang terbuka terhadap semua keragaman yang ada di Indonesia.

Dengan kondisi tidak populernya partai Islam, menurutnya, basis massa partainya kini pun tak lagi hanya sebatas kalangan pesantren. Dia mengklaim, PPP kini sudah diterima di kalangan Islam "abangan" atau Islam yang lebih mengikuti kepercayaan adat istiadat daripada syariah.

"Pada saat ini, dukungan terhadap PPP tidak terbatas pada santri dan kiai. 'Abangan' sekarang juga concern kepada PPP," ungkapnya.

Suryadharma yakin dengan perubahan ini partai Islam bisa mendapat peran sentral dalam Pemilu 2014 mendatang. Untuk PPP, sebut dia, kondisi saat ini juga merupakan prospek yang baik.

Meski dalam survei PPP selalu terseok dan sulit menembus angka 5 persen, Suryadharma tetap optimistis PPP bisa mencapai target suara 10-12 persen.

"Dari beberapa pemilu yang lalu, PPP mengalami penurunan terus-menerus. Tahun 2014 ini, akan menjadi pertaruhan besar PPP apakah bisa melampaui parliamentary treshold atau tidak. Sekaligus penentuan, pantaskah Indonesia menjadi kuburan bagi partai Islam?" pungkas Suryadharma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X