Survei "Kompas", Megawati dan Jokowi Penentu Peta Politik 2014

Kompas.com - 09/01/2014, 06:30 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato sambil menangis di acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtj (1/6/2013). Nampak mendampinginya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato sambil menangis di acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtj (1/6/2013). Nampak mendampinginya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Figur Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menjadi penentu peta politik pada Pemilu 2014.

Bagi partai kompetitor PDI-P, cara paling rasional untuk memenangi pemilu adalah dengan mendorong PDI-P mengusung Megawati sebagai calon presiden. Setidaknya demikian, bila merujuk tren dukungan bagi para kandidat dan partai berdasarkan survei yang digelar harian Kompas pada 2012 sampai 2013.

"(Karena) kesempatan bagi partai-partai lawan untuk bisa bergerak naik hanya terjadi jika Jokowi tidak dicalonkan oleh PDI-P," menjadi salah satu kesimpulan dari survei tersebut. Dengan situasi itu, masa-masa sekarang ini menjadi hari-hari untuk adu jitu strategi di antara partai politik papan atas peserta Pemilu 2014.

Kajian Litbang Kompas menyatakan bahwa saat ini ada tiga kepentingan yang akan saling tarik-ulur terkait strategi PDI-P dengan fenomena kehadiran figur Jokowi yang dilematis. Tiga sentrum kepentingan itu adalah lingkaran dalam PDI-P, masyarakat, dan lawan politik.

Seandainya sentrum pertama linier dengan masyarakat luas, kekuatan partai kemungkinan akan membesar. Bila sentrum pertama condong pada kepentingan ketiga, maka PDI-P akan dilihat gampang disetir lawan politik, dan masyarakat akan mencari figur dari partai lain. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka saat itulah kemungkinan muncul sosok-sosok yang semula tak diperhitungkan atau diperkirakan di jagad politik.

Dilema Jokowi

Sampai saat ini PDI-P belum pernah memunculkan sinyal nyata akan mengusung Jokowi untuk Pemilu Presiden 2014. Di kalangan internal, sosok Megawati Soekarnoputri masih punya banyak pengikut setia meskipun survei terakhir memperkirakan sebagian kader yang semula memilih Megawati beralih ke Jokowi.

Bila Jokowi diusung PDI-P untuk Pemilu Presiden 2014, maka hampir pasti gerbong suara PDI-P akan penuh sesak. Tipis peluang bagi partai lain untuk menjaga perolehan suara yang didulang pelan-pelan sekarang, apalagi menambah suara lagi.

Tren elektabilitas Jokowi yang terus menanjak adalah faktor yang akan sangat menguntungkan partai pengusungnya. Karenanya, tak pelak bila dikatakan bahwa tahun politik kali ini adalah uji strategi untuk PDI-P. Meskipun demikian, tak tertutup kemungkinan masih ada strategi tersembunyi lain PDI-P selain faktor Jokowi.

Survei "Kompas"

Rangkaian survei yang digelar harian Kompas menggunakan metode survei longitudinal, yakni meminta pendapat dari responden yang sama. Ketiga survei dilakukan secara tatap muka, dalam tiga periode waktu.

Survei periode pertama yang hasilnya dilansir pada Desember 2012 dilakukan pada rentang 26 November 2012 sampai 11 Desember 2012. Periode kedua, 30 Mei 2013 sampai 14 Juni 2013, dan diumumkan pada Juni 2013. Adapun periode ketiga terlaksana pada 27 November 2013 sampai 11 Desember 2013, diumumkan mulai Rabu (8/1/2014).

Melibatkan 1.380 sampai 1.400 responden dari 34 provinsi di Indonesia, survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang kesalahan (margin of error) 2,6 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Kamis (9/1/2014).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X