Komisi I DPR: Pecat Dulu Dewan Pengawas, Baru Anggaran TVRI Cair

Kompas.com - 09/01/2014, 05:11 WIB
- --
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggaran 2014 untuk Televisi Republik Indonesia (TVRI) masih diblokir. Pemblokiran anggaran dinyatakan baru akan dicabut hanya bila dewan pengawas televisi negara tersebut dipecat terlebih dulu.

"Bintang akan dicabut dengan satu syarat, yakni semua anggota Dewan Pengawas (TVRI) dipecat semuanya," kata Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq, Rabu (8/1/2014). Menurut dia, langkah pemecatan itu pantas dilakukan lantaran dewan tersebut dinilai sudah melanggar kesepakatan dengan Komisi I DPR.

Kesepakatan yang dilanggar, sebut Mahfudz, adalah dewan tersebut tak akan memecat jajaran direksi TVRI. Pada 20 Desember 2013, kata dia, Komisi I DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal pemberhentian semua anggota Dewan Pengawas TVRI.

Terhitung sejak tanggal pengiriman surat itu, kata Mahfudz, para anggota Dewan Pengawas TVRI punya waktu dua bulan untuk membela diri. Batas waktunya adalah 20 Februari 2014. "(Namun) kalau pembelaan diri itu ditolak DPR, maka resmilah Dewan Pengawas (TVRI) diberhentikan," ujar dia.

Bila dewan tersebut telah diberhentikan, papar Mahfudz, Komisi I DPR akan melakukan pemilihan anggota baru untuk lembaga pengawas tersebut. Sesudah anggota baru Dewan Pengawas TVRI (Dewas TVRI) terpilih, rekrutmen direksi baru bagi lembaga penyiaran itu akan menyusul.

"Maka, pada akhir Februari, kami akan cabut pemblokiran anggaran ini, setelah persoalan dengan Dewas TVRI selesai," kata Mahfudz. Dia mengatakan, langkah ini merupakan satu-satunya solusi untuk menyikapi ketegangan antara Dewan Pengawas TVRI dan Komisi I DPR.

Mahfudz menyatakan, Komisi I DPR tidak bermain-main dengan persoalan internal TVRI. Sebelumnya, Dewan Pengawas TVRI dan Komisi I DPR bersepakat untuk menunda pemecatan jajaran direksi TVRI sampai Panitia Kerja (Panja) TVRI yang dibentuk DPR selesai melakukan penyelidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami tak akan terpengaruh dengan ancaman yang mereka lontarkan," imbuh Mahfudz. Konsolidasi yang digelar Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun TVRI, ujar dia, tidak bakal mengubah keputusan yang dibuat komisi di DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, serta komunikasi dan informatika ini.

"Dewan Pengawas (TVRI) selama ini tak pernah berpikir apa dampaknya bila tidak mengindahkan hasil rapat DPR," kata Mahfudz. Lagi pula, ujar dia, pencabutan tanda bintang untuk anggaran TVRI senilai Rp 1,3 triliun untuk 2014 juga baru bisa dilakukan bila lembaga penyiaran itu sudah kembali memiliki direktur utama.

Menurut Mahfudz, pelaksana tugas direktur utama yang ditunjuk Dewan Pengawas TVRI tak memiliki kewenangan mengurusi anggaran. "Harus direksi definitif. Tidak bisa plt," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.