Kompas.com - 08/01/2014, 19:45 WIB
(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta berjanji mengesahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI 2014 pada Selasa (15/1/2014) pekan depan. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan, besaran APBD masih terus dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. "15 Januari kami targetkan APBD sudah disahkan," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Target ini merupakan target yang ketiga kalinya disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta. Awalnya, mereka menargetkan pengesahan pada 30 November 2013. Rencana itu mundur menjadi 27 Desember 2013 dan kini molor lagi menjadi 15 Januari 2014.

Terlambatnya pengesahan itu, kata Ferrial, disebabkan oleh pemerintah yang berulangkali menambah nilai APBD yang diajukan sehingga pembahasan terus saja molor. Awalnya, nilai RAPBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan tersebut, maka nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Menjelang penetapan, nilai RAPBD kembali naik menjadi sekitar Rp 72 triliun ditambah angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut Ferrial, kalangan dewan menyetujui penambahan anggaran tersebut agar bisa mengoptimalkan pembangunan sesuai Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Konsekuensi molornya pengesahan APBD itu ialah anggaran yang baru dapat digunakan pada 1 Februari 2014.

"Sampai hari ini tambahan silpa belum pasti. Jadi, angka itu bisa lebih dari Rp 72 triliun," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Di sisi lain, ia membantah molornya pengesahan APBD DKI 2014 disebabkan alasan politis maupun ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Menurut dia, keterlambatan pengesahan semata-mata karena banyak perubahan nominal yang perlu membutuhkan kejelian agar penggunaan anggaran maksimal. "Saya membahas agak lambat begini karena menginginkan anggaran yang maksimal," ujar Ferrial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X