Kompas.com - 08/01/2014, 16:09 WIB
Presiden SBY menggelar rapat terbatas membahas implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Rabu (8/1/2014). Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Chatib Bisri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia.
KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPresiden SBY menggelar rapat terbatas membahas implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, Rabu (8/1/2014). Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Chatib Bisri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan besaran bantuan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan terus meningkat. Demikian juga insentif untuk para dokter dan tenaga medis yang menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pemerintah berpendapat bahwa secara bertahap PBI ini, bantuan negara dalam sistem jaminan kesehatan nasional ini akan ditingkatkan. Dengan secara bertahap dan senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu, sesuai kemampuan negara, tetapi juga sekaligus dengan kebutuhan di lapangan, diharapkan kualitas di lapangan dan insentif untuk para dokter dan para medis juga dapat ditingkatkan menjadi makin layak, dan tentunya adil,” kata Presiden, seusai memimpin rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Chatib Bisri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia.

Menurut Presiden, besaran bantuan iuran untuk masyarakat kurang mampu yang digolongkan sebagai PBI ini turut dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang digelar hari ini. Dia mengatakan, iuran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu tahun ini Rp 19.225 per orang.

“Sehingga secara nasional untuk membantu 86,4 juta saudara kita yang tergolong miskin, kurang mampu dan rentan tadi adalah Rp19,6 triliun. Hampir mencapai Rp20 triliun,” kata Presiden.

Selain soal besaran bantuan PBI, rapat kabinet terbatas hari ini membahas masalah insentif bagi dokter dan petugas kesehatan yang dikeluhkan kalangan medis. Presiden mengakui ada sejumlah persoalan terkait insentif bagi para dokter dan petugas medis, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah.

“Setelah kita diskusikan dan kita analisis, ada sejumlah persoalan di lapangan, di daerah, menyangkut penyalurannya. Baik penyaluran yang tepat waktu barangkali juga berkaitan dengan besaran, yang mesti diterima oleh para dokter dan tenaga medis itu,” kata Presiden.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan aturan tambahan atau aturan pelenggkap untuk memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah tepat sasaran.

“Untuk memastikan insentif dokter dan tenaga medis di daerah itu betul-betul sampai kepada alamat, tepat waktu dan juga tepat jumlah,” ujar Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Perpres 19/2021, Bangunan dan Aset TMII Dikelola Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X