Presiden Gelar Rapat Terbatas Bahas Insentif Dokter

Kompas.com - 08/01/2014, 07:50 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan pada peluncuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan pada peluncuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menggelar rapat kabinet terbatas pada Rabu (8/1/2014) sekitar pukul 10.00 WIB. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, rapat kali ini membahas implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama yang berkaitan dengan insentif dokter.

"Rapat terbatas pukul 10.00 WIB pagi ini membahas hal-hal berkaitan dengan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, utamanya mengenai insentif para dokter yang melaksanakannya," ujar Julian, melalui pesan singkat, Rabu pagi.

Seperti diketahui, BPJS bidang kesehatan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014. Sekitar 1700 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia dinyatakan siap menjalankan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Kendati sistem ini menjamin pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, pelaksanaan JKN 2014 masih menimbulkan kekhawatiran. Salah satunya mengenai besaran pendapatan yang diterima dokter.

“Biaya kapitasi dan INA-CBG’s yang terlalu kecil berisiko menyebabkan dokter tekor. Kalau sudah begitu dokter tidak mampu lagi memenui kebutuhan sehari-hari. Padahal kita juga perlu mengikuti kursus untuk menambah pengetahuan,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Zainal Abidin, pada KOMPAS Health, Senin (6/1/2013).

Sementara itu, Direktur Pelayanan PT Askes (persero), Fadjriadinur mengatakan bahwa besaran biaya kapitasi untuk fasilitas layanan primer dan Indonesia Case Based Group’s (INA-CBG’s) untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut, sudah sesuai dan memberi manfaat bagi dokter maupun pasien.

Pelaksanaan JKN, katanya, tidak perlu membuat dokter khawatir, karena tidak perlu lagi mengumpulkan banyak pasien seperti fee for services. Tarif kapitasi dihitung berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif ini terdiri atas Rp 3.000 – Rp 6.000 untuk puskesmas, Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk klinik pratama, praktek dokter, atau dokter praktek beserta jaringannya, dan Rp 2 ribu untuk praktik dokter gigi mandiri. Perbedaan ini didasarkan atas kelengkapan fasilitas dan kapasitas pasien pada tiap layanan kesehatan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Di DPR, Kompolnas Sebut Rekam Jejak Komjen Listyo Sigit Mumpuni

Nasional
Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Donasikan Plasma Konvalesen, Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19?

Nasional
Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Menteri Agama: Penyelenggaraan Haji 2021 Tunggu Pemerintah Arab Saudi

Nasional
PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Kuasa Hukum Sebut Ada Kekeliruan dalam Surat Panggilan Anak Rhoma Irama

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 18 Januari: 9.086 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Megawati: Bencana Sulbar dan Kalsel Bisa Diminimalisasi, tapi Kita Tak Waspada

Nasional
Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Bima Arya Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus RS Ummi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Januari: 47.488 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Kemendagri Ajak Jajarannya Proaktif Beri Layanan Penggantian Dokumen untuk Warga Terdampak Bencana

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: Ada 144.798 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X