Kompas.com - 07/01/2014, 16:20 WIB
Pesiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta melambaikan tangannya saat tiba, di gedung  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/5/2013). Kedatangan Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Ahmad Fathanah, terkait kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan penerimaan suap penetapan kuota impor daging sapi.
KOMPAS/ALIF ICHWANPesiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta melambaikan tangannya saat tiba, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/5/2013). Kedatangan Anis Matta untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Ahmad Fathanah, terkait kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan penerimaan suap penetapan kuota impor daging sapi.
|
EditorSandro Gatra

DEPOK, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat kritikan dan sindiran dari beberapa peneliti Universitas Indonesia (UI) dalam acara diskusi yang dilaksanakan Center for Election of Political Party (CEPP) di kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (7/1/2014). Gaya hidup mewah dan poligami sejumlah elite PKS disorot.

"PKS sebelumnya cukup banyak dapat kursi, tapi tahun 2014 ini rasanya PKS turun. Kenapa? Ini karena masalah Presiden PKS, belum lagi elite PKS yang hidup mewah dan berpoligami," ujar peneliti demografi UI, Aziz Azizah.

Azizah mengaku mulanya tak mempersoalkan poligami. Dia bahkan meminta sang suami untuk berpoligami. Namun, sang suami menolak. Azizah melihat saat ini motif kaum pria berpoligami lantaran sudah memiliki banyak uang. Hal tersebut, sebutnya, terjadi di sejumlah elite PKS.

"Pragmatisme PKS sangat kental. Laki-laki itu kalau punya uang, rumah baru, inginnya punya istri baru. Kalau ada perempuan yang mau poligami, rasa cintanya tidak tulus kepada Anda," imbuhnya.

Peneliti lain dari Lembaga Demografi UI, Abdillah Ahsan, menyatakan, poligami tak masalah asalkan tidak memengaruhi ledakan penduduk. Namun, isu poligami yang belakangan dikaitkan dengan PKS ini seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh PKS.

"Ayam Bakar Wong Solo karena pemiliknya poligami, dia bercabang, akhirnya mati. Kami tak ingin PKS seperti itu," kata Abdillah.

Presiden Direktur CEPP Husnul Mar'iyah pun menanggapi isu poligami ini. Jika menjadi presiden, Anis Matta seharusnya juga memikirkan berapa besar uang negara yang harus dihabiskan untuk keperluan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau istri dua, anaknya ada 25 orang. Berapa banyak paspampresnya? Siapa yang bayar? Kan APBN, dan ini jadi persoalan," ujar Husnul.

Seusai acara, Anis menjawab santai soal sindiran sejumlah akademisi UI itu. Menurutnya, poligami adalah pilihan individu. "Terserah pada individu apakah pilihan pribadi seperti ini bisa diterima atau tidak. Kalau bisa terima, ya silakan saja," ujar politisi dengan dua istri tersebut.

Di dalam diskusi, Anis juga sempat menyinggung sedikit soal poligami. Ia membandingkan China yang menerapkan kebijakan satu anak. "Sekarang China mulai berpikir. Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, ternyata mereka butuh sumber daya manusia yang lebih banyak," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.