Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poligami dan Gaya Hidup Mewah Elite PKS Disindir

Kompas.com - 07/01/2014, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mendapat kritikan dan sindiran dari beberapa peneliti Universitas Indonesia (UI) dalam acara diskusi yang dilaksanakan Center for Election of Political Party (CEPP) di kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (7/1/2014). Gaya hidup mewah dan poligami sejumlah elite PKS disorot.

"PKS sebelumnya cukup banyak dapat kursi, tapi tahun 2014 ini rasanya PKS turun. Kenapa? Ini karena masalah Presiden PKS, belum lagi elite PKS yang hidup mewah dan berpoligami," ujar peneliti demografi UI, Aziz Azizah.

Azizah mengaku mulanya tak mempersoalkan poligami. Dia bahkan meminta sang suami untuk berpoligami. Namun, sang suami menolak. Azizah melihat saat ini motif kaum pria berpoligami lantaran sudah memiliki banyak uang. Hal tersebut, sebutnya, terjadi di sejumlah elite PKS.

"Pragmatisme PKS sangat kental. Laki-laki itu kalau punya uang, rumah baru, inginnya punya istri baru. Kalau ada perempuan yang mau poligami, rasa cintanya tidak tulus kepada Anda," imbuhnya.

Peneliti lain dari Lembaga Demografi UI, Abdillah Ahsan, menyatakan, poligami tak masalah asalkan tidak memengaruhi ledakan penduduk. Namun, isu poligami yang belakangan dikaitkan dengan PKS ini seharusnya bisa dikelola dengan baik oleh PKS.

"Ayam Bakar Wong Solo karena pemiliknya poligami, dia bercabang, akhirnya mati. Kami tak ingin PKS seperti itu," kata Abdillah.

Presiden Direktur CEPP Husnul Mar'iyah pun menanggapi isu poligami ini. Jika menjadi presiden, Anis Matta seharusnya juga memikirkan berapa besar uang negara yang harus dihabiskan untuk keperluan negara.

"Kalau istri dua, anaknya ada 25 orang. Berapa banyak paspampresnya? Siapa yang bayar? Kan APBN, dan ini jadi persoalan," ujar Husnul.

Seusai acara, Anis menjawab santai soal sindiran sejumlah akademisi UI itu. Menurutnya, poligami adalah pilihan individu. "Terserah pada individu apakah pilihan pribadi seperti ini bisa diterima atau tidak. Kalau bisa terima, ya silakan saja," ujar politisi dengan dua istri tersebut.

Di dalam diskusi, Anis juga sempat menyinggung sedikit soal poligami. Ia membandingkan China yang menerapkan kebijakan satu anak. "Sekarang China mulai berpikir. Melihat pertumbuhan ekonomi yang ada, ternyata mereka butuh sumber daya manusia yang lebih banyak," kata mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com