Kompas.com - 07/01/2014, 11:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak berniat menghindari proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikan Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod. Ia membantah Anas takut ditahan KPK sehingga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Selasa (7/1/2014) ini.

"Tidak ada urusannya dengan ditahan, kan itu kewenangan KPK untuk menahan Mas Anas," kata Ma’mun, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ma’mun berbicara kepada media di Gedung KPK dengan didampingi loyalis Anas lainnya, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto.

Seperti diketahui, KPK kerap menahan seseorang seusai pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Menurut Ma’mun, Anas enggan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini karena masih mempersoalkan surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang menyatakan dia sebagai tersangka terkait gratifikasi proyek Hambalang dan proyek lainnya. Anas mempertanyakan yang dimaksud KPK dengan proyek lainnya tersebut.

"Mas Anas sampai hari ini belum paham kenapa dia disebut tersangka karena di sprindiknya ada kata-kata Anas melakukan tindak pidana korupsi karena menerima hadiah terkait Hambalang dan proyek lainnya. Masalah kita di PPI menyoal proyek-proyek lainnya, ini tidak lazim pada sebuah sprindik,” kata Ma’mun.

Sejauh ini, menurut Ma’mun, KPK belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan proyek lainnya yang diduga dikorupsi Anas tersebut. Pihak Anas pun akan meminta penjelasan itu kepada KPK sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan KPK berikutnnya. Saat ditanya apakah Anas siap jika nanti dijemput paksa KPK, Ma’mun mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah asalkan proses penjemputan paksa sesuai dengan undang-undang.

"Mas Anas kan punya hak untuk tidak datang dan itu dijamin undang-undang, dan konstitusi. Asal penjemputan paksanya jelas, dan ada aturannya, dan tidak melanggar hukum, dan juga termasuk soal proyek-proyek lainnya, KPK harus menjelaskan hal ini," sambung Ma’mun.

Panggilan pemeriksaan Anas hari ini merupakan yang kedua setelah Anas tidak memenuhi panggilan KPK pada 31 Juli 2013. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Senin (6/1/2014), mengatakan bahwa KPK akan kembali memanggil Anas jika dia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Anies Klaim Jakarta Kota Global: Stadion hingga Transportasinya Berstandar Internasional

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.