Kompas.com - 06/01/2014, 22:31 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membenarkan banyaknya aparat di daerah yang belum membagikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah dicetak kepada masyarakat. Untuk itu, Kemendagri akan membuat desk pengaduan e-KTP.

"Saya menemukan banyak yang belum membagikan (e-KTP) di daerah. Karena itu, kami akan membuat desk pengaduan," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2014).

Dia mengatakan, pihaknya telah menyerahkan semua e-KTP yang sudah dicetak. Artinya, jika masih ada warga yang belum menerima, sebaiknya mereka melakukan pengecekan ke aparat daerah setempat.

"Kalau yang belum dapat fisik KTP elektronik, ya mestinya dicek di daerah masing-masing, karena kami sudah mengirim ke daerah. Yang belum menerima itu, saya curigai tertahan di daerah sendiri, karena kami kan sudah mengirim semua yang sudah dicetak itu ke daerah," ujar Gamawan.

Dia mengatakan, sejak 1 Januari 2014 lalu, pemda telah diberi tanggung jawab untuk mencetak e-KTP. Sebelumnya, pencetakan e-KTP dilakukan terpusat di Kemendagri, Jakarta.

Nando (29), warga Bekasi, Jawa Barat, mengaku belum mendapat e-KTP. Padahal, kata dia, data kependudukannya sudah direkam sejak tiga bulan lalu. Dia mengatakan sudah mengecek ke kecamatan setempat, tetapi aparat yang berwenang mengatakan e-KTP miliknya belum ada.

Sebelumnya, melalui Perpres Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, pemerintah menetapkan 31 Desember 2013 sebagai batas akhir pelayanan KTP non-elektronik.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Luruskan Pernyataan soal Tsunami 8 Meter di Cilegon, Kepala BMKG: Itu Peta Bahaya

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Desember: Ada 7.883 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Bertemu Jokowi di Istana, Johan Budi Bantah Ditunjuk Jadi Jubir

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Soal Isu Reshuffle, Waketum PKB: Presiden Tahu Apa yang Terbaik

Nasional
UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 1 Desember: Ada 5.299 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy

Nasional
UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

Nasional
UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

Nasional
Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Nasional
Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Nasional
Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Nasional
Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Nasional
Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Nasional
KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

Nasional
Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.