Mendagri: Penggunaan E-KTP Bisa Mundur, KTP Konvensional Masih Berlaku

Kompas.com - 06/01/2014, 18:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, jadwal penggunaan e-KTP secara efektif dapat dimundurkan dan KTP konvensional non-elektronik masih dapat digunakan. Pasalnya, masih banyak penduduk yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Penggunaan e-KTP tetap efektif 2014, tapi tanggalnya bisa saja kita geser. Untuk bisa efektif 100 persen itu masih bisalah kita (mundurkan). Sambil jalan saja (perekaman dan pencetakan e-KTP)," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Gamawan mengatakan, meski belum efektif sepenuhnya, e-KTP sudah diberlakukan untuk keperluan surat kependudukan. Namun, kata dia, jika ada penduduk atau lembaga yang tidak menggunakan e-KTP, mereka tidak akan diberi sanksi.

"Kalau yang belum, tidak apa, karena tidak ada sanksi," lanjutnya.

Nando (29), warga Bekasi, Jawa Barat, mengaku belum mendapat e-KTP. Padahal, kata dia, data kependudukannya sudah direkam sejak tiga bulan lalu. Dia mengatakan sudah mengecek ke kecamatan setempat, tetapi aparat yang berwenang mengatakan e-KTP miliknya belum ada.

Sebelumnya, melalui Perpres Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, pemerintah menetapkan 31 Desember 2013 sebagai batas akhir pelayanan KTP non-elektronik.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Nasional
Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kata KPK soal Pemberian Jeruk 3 Ton kepada Jokowi | Laju Penularan Covid-19 di Titik Terendah

[POPULER NASIONAL] Kata KPK soal Pemberian Jeruk 3 Ton kepada Jokowi | Laju Penularan Covid-19 di Titik Terendah

Nasional
RI Terima 4 Juta Dosis Vaksin Covovax dari India

RI Terima 4 Juta Dosis Vaksin Covovax dari India

Nasional
Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tiba di KPK

Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.