Marzuki: Kalau Jadi Presiden, Ada Menteri Korupsi, Saya Mundur!

“Kalau saya jadi presiden, saya akan turun sampai ke dua atau tiga tingkat ke bawah. Ini yang tidak dilakukan pemerintahan saat ini. Kalau ada direktur korupsi, saya akan minta pertanggungjawaban dirjen harus mundur. Kalau dirjen korupsi, maka menteri bersangkutan harus mundur. Kalau saya jadi presiden, maka saya akan siap mundur kalau menterinya korupsi,” kata Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Menurut Marzuki, cara-cara frontal seperti ini belum pernah dilakukan pemimpin negeri ini. Untuk kasus korupsi, kata dia, seharusnya ada terobosan yang dilakukan karena situasi darurat.

Terkait dengan transaksi dan kongkalikong terkait proyek-proyek, Marzuki mengaku sudah memiliki pengalaman panjang dengan oknum-oknum nakal yang berusaha menyuapnya. “Tapi, saya selalu hadapi itu, saya katakan tidak ada titipan proyek atas nama Marzuki Alie. Selama saya jadi Ketua DPR, alhamdulillah tidak satu proyek pun saya sentuh,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPR, lanjut Marzuki, banyak orang menganggap dirinya bermain proyek di DPR. Terakhir, nama Marzuki memang sempat dikaitkan dalam kasus pembangunan gedung baru DPR. Marzuki disebut menerima uang pelicin dari salah satu perusahaan konstruksi pelat merah. Dia menyangkalnya. Sejak awal menjabat di DPR, Marzuki mengaku sudah meminta pihak Sekretariat Jenderal agar tidak menerima orang yang mengaku sebagai "titipan" Marzuki Alie.

“Kalau ada yang menuduh saya, saya akan hadapi. Ini menyangkut martabat, saya tidak bisa tolerir lagi karena orang kan akan menilai saya dari opini-opini itu. Kalau jadi presiden, ada yang berusaha seperti itu, saya akan minta BIN itu usut selidiki ini orang bagaimana,” katanya sambil tertawa.

“Saya bersuara keras, supaya semua orang tahu dan supaya saya malu kalau berbalik dari perkataan saya. Ini komitmen saya, dan saya akan tetap konsisten,” kata pria asal Sumatera Selatan ini.

Kalau diberikan kesempatan memimpin negara, Marzuki mengaku sudah mempunyai konsep untuk merestrukturisasi kementerian dan lembaga. Dia mengusulkan agar inspektorat di setiap kementerian dan lembaga langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

“Jadi, dia akan menjadi mata, telinga bagi presiden. Kalau ada yang tidak benar, pecat saja. Selama ini inspektorat berada di bawah kementerian, tidak akan pernah bisa membuka boroknya, justru menjadi bagian dari kementerian itu sendiri,” kata Marzuki.