Kompas.com - 06/01/2014, 17:04 WIB
Terdakwa, Fahd El Fouz menunggu sidang perdananya dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (12/10/2012). Fahd didakwa memberikan suap kepada anggota DPR, Wa Ode Nur Hayati senilai lebih kurang Rp 6 miliar terkait Dana Percepatan Infrastruktur Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKATerdakwa, Fahd El Fouz menunggu sidang perdananya dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (12/10/2012). Fahd didakwa memberikan suap kepada anggota DPR, Wa Ode Nur Hayati senilai lebih kurang Rp 6 miliar terkait Dana Percepatan Infrastruktur Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus korupsi, Fahd El Fouz, mengaku diajarkan pihak Bank Mandiri cara menghindari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Fahd melakukannya dalam proses pemberian uang ke rekening politikus Partai Golkar, Haris Andi Surahman.

Fahd tidak langsung mentransfer dari rekeningnya. Dia terlebih dahulu menarik uang dari rekeningnya, kemudian melakukan setor tunai ke rekening Haris.

"Waktu itu diajarkan pihak Bank Mandiri biar tidak kelihatan PPATK, uang ditarik dulu baru transfer," kata Fahd ketika bersaksi dalam sidang terdakwa Haris di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Fahd menyetor kepada Haris sebesar Rp 6 miliar secara bertahap di Bank Mandiri Cabang DPR. Uang itu kemudian diberikan Haris kepada mantan anggota DPR sekaligus anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati terkait pengurusan anggaran dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011 di tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Besar.

Uang itu merupakan realisasi fee yang diminta Wa Ode. Namun, Haris dan Fahd akhirnya menagih kembali uang yang telah disetor karena Wa Ode gagal melakukan pengurusan tersebut.

Haris didakwa menyuap Wa Ode sebesar Rp 6,250 miliar. Dalam dakwaan, Haris, Syarif, dan Wa Ode pernah bertemu di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta. Saat itu, Wa Ode meminta komitmen 6 persen dari alokasi DPID. Total uang yang akan diberikan kepada Wa Ode sebesar Rp 5,5 miliar.

Sementara itu, alokasi DPID di Kabupaten Minahasa direncanakan sebesar Rp 15 miliar. Wa Ode kembali meminta Rp 750 juta sehingga total Rp 6,250 miliar. Mulanya Haris dan Fahd bertemu di Gedung Sekretariat DPP Golkar pada September 2010 untuk membicarakan alokasi tahun 2011.

Saat itu, Fahd meminta Haris mencarikan anggota Banggar yang bisa mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah sebagai penerima alokasi DPID. Haris kemudian melakukan pertemuan dengan Syarif Achmad dan Wa Ode di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan permintaan Fahd.

Wa Ode menyanggupinya dan pada pertemuan berikutnya Fadh meminta alokasi masing-masing penerima DPID sebesar Rp 40 miliar. Fadh kemudian menghubungi pengusaha di Aceh bernama Zamzami untuk menyiapkan proposal dan dana seperti permintaan Wa Ode.

Fadh juga menghubungi Kepala Dinas PU Kabupaten Bener Meriah. Setelah Fadh menerima uang tersebut, Haris kemudian mengurus pemberian untuk Wa Ode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

Faisal Basri Singgung Pembiayaan Proyek IKN: Dulu Bilangnya Tak Pakai APBN, Sekarang?

Nasional
Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

Dana PEN Akan Digunakan untuk Bangun IKN, PKS: Pemerintah Tega Sekali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.