Mantra Pemilu: Percayalah!

Kepercayaan publik kepada pemilu tak lagi bisa dimonopoli hegemoni wacana dari pemerintah atau penyelenggara pemilu. Publik yang melek demokrasi memiliki cara tersendiri memverifikasi apakah pemilu nanti bisa dipercaya atau tidak.

Mereka telah muak dengan politisi tua yang terjebak masa lalunya. Jangan lagi ada tekanan kepada publik karena publik kini makin muda, melawan jika ditekan dan membalas menghukum jika dikhianati politik uang.

Salah satu cara memverifikasi kredibilitas pemilu adalah dengan melihat kredibilitas penyelenggara pemilu. Masyarakat tak akan percaya pemilu jika penyelenggara pemilu arogan, berpihak, tidak profesional, dan berorientasi proyek.

Kasus daftar pemilih tetap yang hingga kini belum selesai adalah magnifikasi dari segala kompleksitas ini. Seorang anggota KPU daerah memaparkan, ia dimintai dana oleh oknum dinas pemerintah setempat yang mendapat tugas atasan memverifikasi data kependudukan.

Ketua KPU Husni Kamil Manik sempat memprotes berbagai publikasi terkait DPT yang menyudutkan kredibilitas KPU. Ia tak terima jika DPT yang dibangun KPU kini karut-marut. Analisis seperti itu bisa membahayakan karena publik yang hanya menerima informasi sepotong akhirnya bisa tak percaya pada pemilu.

Menurut Husni, pemilu kali ini KPU memberi kontribusi yang baru pertama kali dibangun bangsa ini, yaitu basis data pemilih yang dibangun secara daring dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih). Basis data pemilih inilah sumbangan besar dalam sejarah pemilu Indonesia.

Apa yang dikhawatirkan Husni memang beralasan. KPU telah menunjukkan dirinya mau mendengarkan suara publik. Dalam kasus lain, KPU bahkan sampai memutuskan hubungan kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara karena mendengarkan suara publik.

Namun, pada beberapa kasus lain, KPU memilih diam. Menjadi tanda tanya, mengapa KPU masih tetap tak mendengarkan soal pembentukan konsorsium pengamanan teknologi informasi atau soal penjelasan infrastruktur TI yang dimiliki KPU.

Terlepas dari persoalan itu, kepercayaan kepada KPU terus menguat. Contohnya, respons parpol soal laporan dana kampanye. Di luar dugaan, semua parpol memenuhi tenggat pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada 27 Desember 2013. Padahal, tahapan kali ini, tak ada sanksi bagi parpol yang tak menyerahkannya.

Peristiwa itu merupakan sinyalemen mulai tumbuhnya kesadaran peserta pemilu dalam membangun kredibilitas. Ada yang berpandangan, parpol memang taat dengan aturan KPU. Terlepas semua itu, ada kecenderungan aturan KPU didengarkan peserta pemilu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Didi Supriyanto memiliki catatan, hanya karena meremehkan aturan KPU, tiga calon anggota legislatif dari Kepulauan Mentawai dibatalkan penetapannya sebagai caleg terpilih. Peristiwa itu membekas di ingatan Didi.

”Pengurus partai tingkat cabang menganggap dirinya senior dan kebetulan dia anggota DPRD. Dianggapnya aturan KPU soal pelaporan dana kampanye itu hanyalah formalitas yang nantinya bisa ditawar. Tak tahunya, KPU begitu powerful,” kata Didi.

Penegakan aturan kini menjadi tema besar bagi penyelenggara pemilu untuk memperoleh kepercayaan publik.

Penegakan wibawa KPU juga terbantu ketegasan anggota panel majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, selama 1,5 tahun beroperasi, DKPP telah menyidangkan 171 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

”Sebanyak 393 orang direhabilitasi namanya, 130 orang diberi peringatan, 13 orang diberhentikan sementara, dan 117 orang diberhentikan tetap,” ujar Jimly. DKPP tampak galak karena tujuannya membangun kredibilitas penyelenggara pemilu.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, yang pernah beperkara di DKPP, mengatakan, DKPP telah memupuk kepercayaan dirinya terhadap sistem demokrasi Indonesia. DKPP bisa menjadi pengawal demokrasi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, publik kini makin cerdas dan makin muda usianya. Mereka tak akan percaya kepada pemilu jika kesalahan penyelenggara pemilu itu dengan mudah dimaafkan dan dilupakan.

”Generasi sekarang punya tabiat tak punya kompromi terhadap kejahatan,” kata Ray.

Walaupun kinerja KPU meningkat, ternyata ada ironi di dalam kelembagaan KPU. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, masih perlu penataan kelembagaan KPU di semua daerah.

”Dengan 531 satuan kerja KPU di level pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, pegawai sekretariat, terutama di daerah, masih berasal dari tenaga perbantuan dari pemerintah daerah,” kata Ferry. Dengan demikian, pegawai organiknya masih sedikit sehingga memperlambat gerak KPU.

KPU baru saja mengajukan tenaga tambahan 6.000 pegawai organik. ”Tetapi yang disetujui hanya 97 orang. Sebenarnya ini sebuah ironi dalam sistem penataan kelembagaan,” kata Ferry.

Perekrutan KPU kabupaten/ kota juga perlu penataan agar tidak lagi direkrut di tengah jalan. Ferry mencontohkan, Jawa Timur, misalnya, baru melakukan perekrutan dan baru akan dilantik Januari 2014.

Persoalan kelembagaan seperti itu bisa berimplikasi langsung pada profesionalisme kerja KPU. Komisioner KPU, Ida Budhiati, memiliki banyak catatan kisah lucu nan memilukan terkait kualitas sumber daya KPU di beberapa daerah.

Beberapa di antaranya menjadi kasus di DKPP. Sebagian terjadi karena ada kecenderungan mereka berpihak dan sebagian lagi terjadi karena benar-benar ketidaktahuan.

Kini, pemilu tinggal dalam hitungan hari. Percaya atau tidak percaya, inilah satu-satunya cara menyeleksi pemimpin negeri ini secara bermartabat. Percaya atau tidak percaya, kita sedang menunggu lahirnya pemimpin baru dari sistem ini.

Apa pun itu, pemilu adalah satu-satunya mantra untuk menyeberangi lautan demokrasi Indonesia yang begitu luas dan rumit. Kita juga akan mampu menyeberangi lautan itu jika penyelenggara pemilu pun tak disusupi para oportunis.

Percayalah! (Amir Sodikin)