Kompas.com - 06/01/2014, 11:07 WIB
Buruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji yang awalnya direncanakan per 22 April. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah kini lebih fokus mengenai masalah pengendalian Bahan Bakar Minyak subsidi. KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji yang awalnya direncanakan per 22 April. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah kini lebih fokus mengenai masalah pengendalian Bahan Bakar Minyak subsidi.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lepas tangan terkait kenaikan harga elpiji non-subsidi tabung 12 kg. Sikap pasang badan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga dinilai aneh.

"Sangat memalukan dan memuakkan ''dagelan' yang dipertontonkan oleh SBY dan Dahlan Iskan dalam kekisruhan kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kg," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Indra mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg telah menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat dengan memberikan efek domino naiknya harga-harga barang dan memicu inflasi. Pemerintah diyakininya sadar ketika memutuskan kenaikan harga elpiji 12 kg.

"Sekarang tiba-tiba Presiden SBY tanpa rasa berdosa menyatakan penolakannya atas kenaikan gas elpiji 12 kg. Padahal, kenaikan ini merupakan kebijakan pemerintah atau setidak-tidaknya merupakan kebijakan yang diambil PT Pertamina melalui persetujuan pemerintah (Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina)," ucap Indra.

Anggota DPR itu berpendapat, "dagelan" yang dilakukan pemerintah semakin sempurna dengan aksi Dahlan Iskan yang dengan mudah mengaku salah lantaran kurangnya koordinasi. Padahal, sebelumnya, pemerintah dan Pertamina saling lempar tanggung jawab.

"'Dagelan' ini benar-benar memalukan, memuakkan. Saya tidak mengerti yang sebenarnya terjadi, apakah sang Presiden yang sedang cuci tangan atas kebijakan pemerintahannya yang tidak prorakyat? Apa pun lakon yang sedang diperankan SBY dan Dahlan Iskan, saya mendesak pemerintah agar jangan hanya basa-basi," pungkasnya.

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan soal keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg. Vice President Coporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, pihaknya sudah melakukannya sesuai prosedur dan telah memberi tahu pemerintah rencana menaikkan harga elpiji untuk menutup utang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantahnya. Hatta mengaku baru mengetahui rencana itu. Ia justru menuding Menteri BUMN yang sebenarnya sudah mengetahui dan menyetujui rencana kenaikan harga gas elpiji.

Pemerintah lalu menggelar rapat terbatas, Minggu (5/1/2014). Hasilnya, pemerintah meminta agar Pertamina mengkaji ulang keputusan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Presiden menginstruksikan agar menteri terkait dan Pertamina, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan rapat konsultasi untuk mencari solusi terbaik. Presiden memberikan waktu 1 x 24 jam untuk Pertamina mengambil sikap.

Pertamina per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji non-subsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan kenaikan itu, harga per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708. Sebelum kenaikan, harga per tabung Rp 70.200.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.