Kompas.com - 06/01/2014, 11:07 WIB
Buruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji yang awalnya direncanakan per 22 April. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah kini lebih fokus mengenai masalah pengendalian Bahan Bakar Minyak subsidi. KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji yang awalnya direncanakan per 22 April. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah kini lebih fokus mengenai masalah pengendalian Bahan Bakar Minyak subsidi.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lepas tangan terkait kenaikan harga elpiji non-subsidi tabung 12 kg. Sikap pasang badan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga dinilai aneh.

"Sangat memalukan dan memuakkan ''dagelan' yang dipertontonkan oleh SBY dan Dahlan Iskan dalam kekisruhan kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kg," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, di Jakarta, Senin (6/1/2014).

Indra mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg telah menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat dengan memberikan efek domino naiknya harga-harga barang dan memicu inflasi. Pemerintah diyakininya sadar ketika memutuskan kenaikan harga elpiji 12 kg.

"Sekarang tiba-tiba Presiden SBY tanpa rasa berdosa menyatakan penolakannya atas kenaikan gas elpiji 12 kg. Padahal, kenaikan ini merupakan kebijakan pemerintah atau setidak-tidaknya merupakan kebijakan yang diambil PT Pertamina melalui persetujuan pemerintah (Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina)," ucap Indra.

Anggota DPR itu berpendapat, "dagelan" yang dilakukan pemerintah semakin sempurna dengan aksi Dahlan Iskan yang dengan mudah mengaku salah lantaran kurangnya koordinasi. Padahal, sebelumnya, pemerintah dan Pertamina saling lempar tanggung jawab.

"'Dagelan' ini benar-benar memalukan, memuakkan. Saya tidak mengerti yang sebenarnya terjadi, apakah sang Presiden yang sedang cuci tangan atas kebijakan pemerintahannya yang tidak prorakyat? Apa pun lakon yang sedang diperankan SBY dan Dahlan Iskan, saya mendesak pemerintah agar jangan hanya basa-basi," pungkasnya.

Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan soal keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg. Vice President Coporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, pihaknya sudah melakukannya sesuai prosedur dan telah memberi tahu pemerintah rencana menaikkan harga elpiji untuk menutup utang.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantahnya. Hatta mengaku baru mengetahui rencana itu. Ia justru menuding Menteri BUMN yang sebenarnya sudah mengetahui dan menyetujui rencana kenaikan harga gas elpiji.

Pemerintah lalu menggelar rapat terbatas, Minggu (5/1/2014). Hasilnya, pemerintah meminta agar Pertamina mengkaji ulang keputusan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Presiden menginstruksikan agar menteri terkait dan Pertamina, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan rapat konsultasi untuk mencari solusi terbaik. Presiden memberikan waktu 1 x 24 jam untuk Pertamina mengambil sikap.

Pertamina per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji non-subsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan kenaikan itu, harga per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708. Sebelum kenaikan, harga per tabung Rp 70.200.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.