Kompas.com - 05/01/2014, 19:20 WIB
Buruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji yang awalnya direncanakan per 22 April. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah kini lebih fokus mengenai masalah pengendalian Bahan Bakar Minyak subsidi. KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh menata tabung elpiji ukuran 12 kilogram di kapal yang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Pertamina membatalkan kenaikan harga elpiji yang awalnya direncanakan per 22 April. Pembatalan tersebut dikarenakan pemerintah kini lebih fokus mengenai masalah pengendalian Bahan Bakar Minyak subsidi.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram ditengarai dimanfaatkan untuk tujuan politik jelang pemilihan umum. Pemerintah dinilai sengaja memanfaatkan polemik itu untuk dipolitisasi.

"Patut dicurigai (ada politisasi) karena ada beberapa keanehan. Mengapa Pertamina yang maju ke depan, bukan Menteri Perekonomian atau ESDM?" kata pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago, Minggu (5/12/2014) di Jakarta.

Andrinof menilai kecaman-kecaman yang dilancarkan partai politik terkait kenaikan harga elpiji itu dilakukan untuk mengeruk keuntungan jelang pemilu. Dia menengarai partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah ikut mengecam kebijakan itu agar tampak heroik di mata publik.

"Jangan-jangan ingin menjadikan Pertamina sebagai sasaran tembak, kemudian untuk dipolitisasi supaya nampak ada partai-partai yang heroik, yang tadinya ada di pemerintahan," katanya.

Menurut Andrinof, pemerintah tetap harus bertanggung jawab atas keputusan menaikkan harga elpiji dan bukan melempar kesalahan itu pada Pertamina. Hal itu dikarenakan Pertamina merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang digerakkan oleh pemerintah.

Pertamina dan pemerintah saling menyalahkan soal kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Pertamina mengklaim sudah mengoordinasikan kenaikan harga ini kepada pemerintah. Di sisi lain, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik membantah telah diberi tahu soal rencana kenaikan harga tersebut. Menurut Jero, Pertamina sempat mengusulkan agar ada kenaikan harga elpiji. Namun, pemerintah menolaknya.

Jero menyadari bahwa keputusan menaikkan elpiji adalah tindakan yang bisa diambil Pertamina sebagai korporat. Akan tetapi, kenaikan harga itu harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.

Harga gas elpiji 12 kilogram mengalami kenaikan pada 1 Januari 2014. Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan ini mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar.

Pertamina berdalih terpaksa menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim kerugian hingga sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikkan harga gas non-subsidi tersebut.

Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan bahwa kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

Nasional
KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

Nasional
UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Nasional
Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.