PAN Pertanyakan Peran Pemerintah di Balik Kenaikan Harga Elpiji

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan peran pemerintah dalam pengambilan keputusan tentang kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram. Hal itu dikarenakan keputusan tersebut seyogianya dibuat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai wakil pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, keputusan Pertamina harus melalui RUPS dan di dalamnya dihadiri wakil pemerintah. PAN akan menelusuri siapa wakil pemerintah yang ikut dalam RUPS itu dan menyetujui keputusan kenaikan harga tersebut.

Dia mengatakan, Fraksi PAN di DPR RI akan meminta notulensi RUPS saat keputusan kenaikan harga elpiji itu dibuat. Dari catatan itu, kata Drajad, dapat diketahui siapa wakil pemerintah yang hadir dan bagaimana sikap pemerintah.

"Apakah bawa mandat dari Menteri (BUMN)? Fraksi (PAN di DPR) yang akan minta notulensi rapat, apakah ada yang mewakili pemerintah," kata Drajad dalam paparan medianya di Senayan, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Menurut Drajad, banyak anggota kabinet yang menyatakan tidak tahu soal kenaikan harga elpiji, di antaranya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. PAN akan mencari tahu kebenaran hal itu.

Harga gas elpiji 12 kilogram mengalami kenaikan pada 1 Januari 2014. Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan ini mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar.

Pertamina berdalih terpaksa menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim kerugian hingga sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikkan harga gas non-subsidi tersebut.

Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan bahwa kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.