Kompas.com - 05/01/2014, 14:08 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan pernyataan terkait kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, di kantor kepresidenan, Sabtu (5/10/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan pernyataan terkait kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, di kantor kepresidenan, Sabtu (5/10/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia sudah menerima laporan dari Wakil Presiden Boediono tentang dinamika yang terjadi atas kenaikan harga elpiji yang telah diputuskan Pertamina. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (5/1/2014).

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Kapolri Jenderal Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Pemerintah, lanjutnya, juga sudah memiliki solusi yang telah dirumuskan Wapres seusai rapat bersama dengan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama menteri terkait pada Sabtu (4/1/2013) kemarin.

"Itu memang kewenangan Pertamina. Sesuai aturan yang berlaku dan tidak diperlukan persetujuan Presiden. Tetapi, karena situasinya sekarang menjadi perhatian publik yang cukup luas, pemerintah memandang perlu untuk mengelola persoalan ini sambil cari solusi yang tepat," kata Presiden.

Menurut Presiden, Pertamina tidak serampangan dalam menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

"Saya boleh katakan barangkali Pertamina ketika mengambil keputusan untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram itu tentu dengan pertimbangan tertentu. Artinya, tidak dengan serampangan," ujar Presiden SBY. 

Presiden pun tak menutup kemungkinan pemerintah untuk melakukan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. "Itu (komunikasi dengan BPK) dapat atau barangkali juga perlu kita lakukan. Karena, setiap kebijakan atau keputusan, tentu diniati atau diniatkan untuk tujuan yang baik," ujar Presiden.

Naik 68 persen

Seperti diberitakan, harga gas elpiji 12 kilogram mengalami kenaikan pada 1 Januari ini. Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar.

Pertamina berdalih pihaknya terpaksa menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim merugi sampai sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikan harga gas non-subsidi tersebut.

Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Kritik Anies, Pinggiran Jakarta Tak Mendapat Sentuhan Perubahan

Sekjen PDI-P Kritik Anies, Pinggiran Jakarta Tak Mendapat Sentuhan Perubahan

Nasional
Tak Semua Pasien Omicron OTG dan Gejala Ringan Bisa Isolasi Mandiri, Berikut Sebabnya

Tak Semua Pasien Omicron OTG dan Gejala Ringan Bisa Isolasi Mandiri, Berikut Sebabnya

Nasional
Jokowi: Sekarang Sudah Tak Zamannya Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Jokowi: Sekarang Sudah Tak Zamannya Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Nasional
Trauma Kejadian Tahun Lalu, Pasien Covid-19 Gejala Ringan Pilih Dirawat di RS daripada Isolasi Mandiri

Trauma Kejadian Tahun Lalu, Pasien Covid-19 Gejala Ringan Pilih Dirawat di RS daripada Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Nasional
Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Nasional
Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Nasional
Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog sampai Rompi Beban ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.