Kompas.com - 05/01/2014, 14:08 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan pernyataan terkait kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, di kantor kepresidenan, Sabtu (5/10/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan pernyataan terkait kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi, di kantor kepresidenan, Sabtu (5/10/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia sudah menerima laporan dari Wakil Presiden Boediono tentang dinamika yang terjadi atas kenaikan harga elpiji yang telah diputuskan Pertamina. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (5/1/2014).

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Kapolri Jenderal Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Pemerintah, lanjutnya, juga sudah memiliki solusi yang telah dirumuskan Wapres seusai rapat bersama dengan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama menteri terkait pada Sabtu (4/1/2013) kemarin.

"Itu memang kewenangan Pertamina. Sesuai aturan yang berlaku dan tidak diperlukan persetujuan Presiden. Tetapi, karena situasinya sekarang menjadi perhatian publik yang cukup luas, pemerintah memandang perlu untuk mengelola persoalan ini sambil cari solusi yang tepat," kata Presiden.

Menurut Presiden, Pertamina tidak serampangan dalam menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

"Saya boleh katakan barangkali Pertamina ketika mengambil keputusan untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram itu tentu dengan pertimbangan tertentu. Artinya, tidak dengan serampangan," ujar Presiden SBY. 

Presiden pun tak menutup kemungkinan pemerintah untuk melakukan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. "Itu (komunikasi dengan BPK) dapat atau barangkali juga perlu kita lakukan. Karena, setiap kebijakan atau keputusan, tentu diniati atau diniatkan untuk tujuan yang baik," ujar Presiden.

Naik 68 persen

Seperti diberitakan, harga gas elpiji 12 kilogram mengalami kenaikan pada 1 Januari ini. Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar.

Pertamina berdalih pihaknya terpaksa menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim merugi sampai sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikan harga gas non-subsidi tersebut.

Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X