Tahun Politik, BI Diminta Perketat Transaksi Tunai dan Uang Asing

Kepala PPATK, M Yusuf, mengatakan, ada peningkatan penggunaan transaksi tunai di tengah masyarakat, yang diduga sengaja dilakukan untuk mempersulit pelacakan asal usul sumber dana, atau untuk memutus pelacakan aliran dana. PPATK menduga banyak sumber dana dalam transaksi tunai yang berasal dari sebuah tindak pidana.

"Peningkatan penggunaan uang tunai ini dilakukan untuk pencucian uang," kata Yusuf di Gedung PPATK, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Selain pembatasan transaksi tunai, PPATK juga meminta Bank Indonesia mengatur lebih ketat penggunaan mata uang asing di Indonesia. Khususnya dollar Singapura pecahan 1.000 dan 10.000.

Yusuf meminta Bank Indonesia mewajibkan semua bank menerapkan secara ketat kegiatan identifikasi. Pencocokan dan pembaruan informasi perlu dilakukan seluruh bank untuk menjamin transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

"Perlu juga tindakan yang lebih mendalam yang dilakukan oleh perbankan pada saat transaksi dengan memberikan jasa pada nasabah yang berisiko tinggi termasuk politically exposed persons, terhadap pencucian uang atau pendanaan terorisme," pungkasnya.

Sebelumnya, Yusuf menuturkan, sepanjang Januari 2013 sampai dengan November 2013, PPATK menghasilkan total 265 hasil analisis yang terdiri dari 63 hasil analisis proaktif, dan 202 hasil analisis reaktif. Seluruh hasil analisis itu terindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana asal yang telah diserahkan kepada penyidik kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, serta KPK.

Hasil analisis yang diserahkan kepada penyidik adalah hasil analisis yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pencucian uang dan atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 huruf 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.