Kompas.com - 03/01/2014, 18:51 WIB
Bank Indonesia Kompas.com/Robertus BelarminusBank Indonesia
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Bank Indonesia segera mengeluarkan aturan pembatasan transaksi tunai. Permintaan ini berkaitan dengan upaya menekan tingkat korupsi secara umum dan money politics jelang bergulirnya waktu pemilihan umum.

Kepala PPATK, M Yusuf, mengatakan, ada peningkatan penggunaan transaksi tunai di tengah masyarakat, yang diduga sengaja dilakukan untuk mempersulit pelacakan asal usul sumber dana, atau untuk memutus pelacakan aliran dana. PPATK menduga banyak sumber dana dalam transaksi tunai yang berasal dari sebuah tindak pidana.

"Peningkatan penggunaan uang tunai ini dilakukan untuk pencucian uang," kata Yusuf di Gedung PPATK, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Selain pembatasan transaksi tunai, PPATK juga meminta Bank Indonesia mengatur lebih ketat penggunaan mata uang asing di Indonesia. Khususnya dollar Singapura pecahan 1.000 dan 10.000.

Yusuf meminta Bank Indonesia mewajibkan semua bank menerapkan secara ketat kegiatan identifikasi. Pencocokan dan pembaruan informasi perlu dilakukan seluruh bank untuk menjamin transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

"Perlu juga tindakan yang lebih mendalam yang dilakukan oleh perbankan pada saat transaksi dengan memberikan jasa pada nasabah yang berisiko tinggi termasuk politically exposed persons, terhadap pencucian uang atau pendanaan terorisme," pungkasnya.

Sebelumnya, Yusuf menuturkan, sepanjang Januari 2013 sampai dengan November 2013, PPATK menghasilkan total 265 hasil analisis yang terdiri dari 63 hasil analisis proaktif, dan 202 hasil analisis reaktif. Seluruh hasil analisis itu terindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana asal yang telah diserahkan kepada penyidik kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, serta KPK.

Hasil analisis yang diserahkan kepada penyidik adalah hasil analisis yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi pencucian uang dan atau tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat 1 huruf 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X