Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Lapor Kekayaan ke PPATK, Apa Komentar Ketua KPU?

Kompas.com - 03/01/2014, 18:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) meminta seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan laporan kekayaan. Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan sudah menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sudah berikan laporan harta kekayaan ke KPK. Di situ ada nomor rekening. Saya rasa itu bisa diberikan juga ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan PPATK," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).

Husni mengatakan, PPATK merupakan lembaga yang berwenang memeriksa rekening orang-orang tertentu. Dia menuturkan, PPATK tetap boleh melakukannya meski orang yang bersangkutan keberatan rekening perbankannya ditelusuri. Jika dari hasil pemeriksaan rekening dan transaksi keuangan komisioner KPU ditemukan aliran dana yang mencurigakan, dia mempersilakannya untuk diproses sesuai prosedur hukum.

"Kan sudah ada proses tersendiri," kata Husni.

Sebelumnya, PPATK meminta seluruh komisioner KPU menyerahkan laporan kekayaannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya dan jaminan penyelenggaraan pemilu berlangsung bersih, jujur, dan adil.

Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, selama ini KPU telah meminta peserta pemilu untuk menyerahkan nomor rekening dan laporan harta kekayaannya. Menurutnya, akan lebih baik dan adil jika kebijakan serupa juga diterapkan kepada anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Dari sisi manfaat, apa salahnya sih? Kalau bersih kan tidak perlu risih. Kita dorong KPU jangan cuma pesertanya yang diperiksa, tapi penyelenggara (pemilu) juga diperiksa," kata Yusuf di Gedung PPATK, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com