Kompas.com - 31/12/2013, 20:22 WIB
Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi Unoviana Kartika S.Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengimbau semua pemberi kerja, termasuk majikan mendaftarkan pembantunya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, paling lambat 2019.

“Misalnya untuk pembantu saya, sopir saya, saya bayarkan saja. Bisa kelas II atau kelas III, bisa bayar tiga bulan, atau enam bulan,” kata Nafsiah di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).

Dia mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hak setiap warga negara. Untuk itu, para majikan diminta ikut memperhatikan kesehatan pekerjanya.

“Daripada dia sakit, kita tanggung banyak, ya mending waktu sehat kita sudah bayarkan asuransinya. Ini hak warga negara, kita usahakan harus ada layanan, masyarakat semuanya ikut,” tutur Nafsiah.

Mengenai cara pendaftaran, menurut Nafsiah, bisa dilakukan secara online, melalui bank, atau dengan mendatangi langsung loket-loket PT Askes yang telah tersedia. Dia juga memaparkan yang dimaksudkan dengan peserta BPJS adalah warga yang telah membayarkan iuran atau yang iurannya dibayarkan orang lain, termasuk peserta Askes, Jamkesmas, atau Jamsostek.

“Kalau yang jadi peserta Askes, Jamkesmas, Jamsostek, tidak usah mendaftarkan lagi, itu semua otomatis berlaku. Kalau yang belum, kalau pemberi kerjanya, mau pemiliknya bisa daftarkan kantornya sekaligus. Atau kalau tidak, pribadi-pribadi yang daftarkan misalkan saya, orang tua saya,” kata Nafsiah.

Dia juga menyampaikan bahwa sarana kesehatan yang ada saat ini sudah siap menjalankan program BPJS kesehatan. Sekitar 1.700 rumah sakit telah siap melayani peserta BPJS. Jumlah ini, lanjut Nafsiah, masih akan bertambah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Artinya begini, yang wajib kerjasama adalah rumah sakit dan klinik pemerintah, yang swasta boleh ikut, boleh tidak. Sekarang ratusan swasta yang ikut, sekittar 900-an, tapi tidak berarti kita stop. Kita akan mulai, terus tambah, tambah juga peralatan dan tempat tidur,” sambungnya.

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan. Adapun BPJS kesehatan mulai diberlakukan 1 Januari 2014. Sejauh ini,121 juta warga atau sekitar 48 persen total penduduk Indonesai sudah mendaftar sebagai peserta BPJS.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.