Jeratan TPPU yang Mematikan bagi Koruptor

Kompas.com - 31/12/2013, 12:08 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai membuat terobosan dengan gencar menerapkan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang pada kasus-kasus dugaan korupsi yang disidiknya. Tak tanggung-tanggung, lembaga antikorupsi itu menggunakan dua UU TPPU sekaligus, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meskipun masih ada pendapat hakim yang menilai jaksa KPK tak berwenang melakukan penuntutan kasus TPPU, jaksa KPK dapat membuktikan tuntutannya. Semua terdakwa yang dijerat TPPU divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sebut saja mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan kawannya Ahmad Fathanah, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, yang divonis hakim bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang.

Keempat orang itu dijatuhi hukuman berat dan hartanya yang dianggap terbukti berasal dari tindak pidana korupsi juga disita negara. Untuk mereka yang divonis pada 2013, yakni Luthfi, Fathanah, dan Djoko, lama hukumannya di atas 10 tahun penjara. Luthfi divonis 16 tahun penjara ditambah denda Rp 1miliar subsider 1 tahun kurungan dalam kasus suap dan TPPU kuota impor daging sapi.

Sejumlah harta Luthfi berupa rumah maupun mobil disita untuk negara. Dalam kasus yang sama, Fathanah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sama halnya dengan Luthfi, harta Fathanah yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi juga disita negara.

Sementara itu, Djoko diperberat hukumannya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 10 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar. Jenderal bintang dua yang tersangkut kasus korupsi simulator SIM ini pun diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sekitar Rp 32 miliar subsider lima tahun kurungan seperti yang dituntut jaksa KPK. Belum lagi, harta Djoko yang dianggap berasal dari tindak pidana korupsi diperintahkan untuk disita negara.

Sayangnya, sebagian menilai penerapan TPPU oleh KPK belum kuat mencengkeram dalam kasus suap dana penyesuaian infrastruktur daerah yang melibatkan anggota DPR, Wa Ode Nurhayati. Kasus Wa Ode merupakan yang pertama kalinya bagi KPK menerapkan TPPU.  Akhir tahun lalu, majelis hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Wa Ode.

TPPU efektif miskinkan dan membuat koruptor jera

Ahli TPPU Yenti Garnasih menilai, penerapan TPPU oleh KPK efektif menimbulkan efek jera sekaligus untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X