Kompas.com - 31/12/2013, 10:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berdampingan dengan Ketua KOMNAS HAM Siti Noor Laila memberi keterangan pers usai memenuhi panggilan untuk datang ke Komisi Hak Asazi Manusia, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2013). Jokowi datang dengan membawa sejumlah bukti yang akan ditindaklanjuti bersama. KOMNAS HAM menyatakan tidak mendukung tindakan pendudukan tanah negara namun dalam hal pengusuran di Waduk Pluit akan menjaga agar asaz keselamatan dan keamanan warga terpenuhi. 
KOMPAS/LASTI KURNIAGubernur DKI Jakarta Joko Widodo berdampingan dengan Ketua KOMNAS HAM Siti Noor Laila memberi keterangan pers usai memenuhi panggilan untuk datang ke Komisi Hak Asazi Manusia, Menteng, Jakarta, Jumat (17/5/2013). Jokowi datang dengan membawa sejumlah bukti yang akan ditindaklanjuti bersama. KOMNAS HAM menyatakan tidak mendukung tindakan pendudukan tanah negara namun dalam hal pengusuran di Waduk Pluit akan menjaga agar asaz keselamatan dan keamanan warga terpenuhi.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklaim telah menindaklanjuti 5.234 aduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2013. Penanganan itu dilakukan dari total 6.600 berkas.

"Ada 6.600 berkas yang masuk pada periode kami dan sisa berkas dari komisioner periode lama. Yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 5.234 pengaduan," ujar Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai, Selasa (31/12/2013).

Ia menjabarkan, dari 6.600 berkas yang ada, 3.500 berkas merupakan pengaduan HAM yang baru. Sementara itu, sisanya 3.100 merupakan berkas lama dari periode Komnas HAM sebelumnya.

Menurut Natalius, jumlah aduan yang diterima pihaknya sepanjang 2013 lebih tinggi dari yang diterima pada 2012. Dia menuturkan, tahun lalu Komnas HAM menerima sekitar 5.200 aduan dugaan pelanggaran HAM.

"Peningkatan jumlah aduan itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM tinggi," kata Natalius.

Dituturkannya, pengaduan terbanyak terkait persoalan hak atas keadilan yang disusul aduan soal hak atas kesejahteraan. "Dari sisi pihak yang diadukan, pertama (terbanyak) adalah institusi kepolisian, kedua pemerintah daerah, ketiga adalah korporasi dan keempat adalah lembaga peradilan," kata Natalius.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.