Kompas.com - 31/12/2013, 08:45 WIB
Ilustrasi BPJS ShutterstockIlustrasi BPJS
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).

BPJS merupakan implementasi dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014. “Besok (hari ini), tanggal 31 Desember, dengan resmi saya akan meluncurkan kebijakan dan program besar ini,” kata Presiden seusai memimpin rapat kabinet terbatas persiapan terakhir BPJS di Istana Bogor, Senin (30/12/2013).

Terhitung sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi untuk menyelenggarakan JKN. BPJS Kesehatan merupakan implementasi SJSN, yakni tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang bertujuan menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

Keberadaan SJSN diharapkan akan melindungi masyarakat dari risiko ekonomi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, pada hari tua dan pensiun, serta kematian. "Program jaminan sosial ini juga dijamin Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang HAM dan ditegaskan dalam konvensi ILO,” dalam siaran pers yang dirilis, Selasa.

Klaim kesiapan

Presiden, Senin, mengatakan program BPJS Kesehatan ini sudah siap dilaksanakan. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas dan mekanisme penyelenggaraannya.

Ada 12 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden disiapkan untuk penerapan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Presiden mengatakan pula anggaran Rp 19,93 triliun untuk BPJS juga sudah teralokasi di APBN 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan alokasi anggaran tersebut, BPJS akan memberi jaminan untuk 86,4 juta warga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan miskin, yang menjadi prioritas dari penerapan BPJS Kesehatan ini.

Ke depan, ujar Presiden, jaminan kesehatan nasional akan memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap.

Saat ini 121 orang terdaftar menjadi peserta BPJS. Rinciannya, menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Agung Laksono , 86,4 juta pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat, pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta peserta Jamsostek.

Selain BPJS kesehatan, Pemerintah membentuk pula BPJS Ketenagakerjaan. Badan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek ini baru akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.